Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam menjalankan roda politik pemerintahnya menganut sistem demokrasi. Pasal 1 ayat (2) merupakan landasan sistem demokrasi, yang menetapkan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945”. Namun, dalam menjalankan sistem pemerintahnya pasal ini sering “diabaikan” oleh pemegang kekuasaan sehingga seringkali mendapatkan kritik dari banyak kalangan masyarakat. Salah satu kritik disampaikan oleh Hannah Arendt seorang filsuf perempuan, dia mengatakan: “Kekuasaan ada ditangan rakyat, tetapi hanya memilikinya saat pemilu tiba. Setelahnya, kekuasaan itu berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu” (Kompas/Agus S).

Pemilu (Pemilihan Umum) dalam menentukan presiden dan anggota legislatif merupakan salah satu “produk” sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dimana partai politik menjadi peserta pemilu berperan untuk menyampaikan suara rakyat. Selanjutnya, partai politik yang memiliki suara terbesar atau sesuai suara yang telah ditentukan oleh undang-undang akan duduk sebagai anggota legislatif dan mengatasnamakan dirinya “wakil rakyat”. Namun, untuk mendapatkan suara rakyat, elektabilitas partai menjadi sorotan utama apakah partai tersebut layak untuk dipilih untuk mendapatkan suara atau tidak.

Pada saat ini menjelang pemilu 2014 banyak dilakukan survei mengenai elektabilitas partai politik oleh beberapa lembaga survei. Sebagaimana contoh gambar dibawah ini yang menunjukkan elektabilitas beberapa partai politik di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Berbicara mengenai elektabilitas tentu tidak terlepas dari “sifat” partai politik itu sendiri dimata masyarakat mulai dari janji saat kampanye, program ketika terpilih hingga kasus korupsi yang menjerat partai tersebut.

Kasus korupsi menjadi sorotan utama terhadap elektabilitas suatu partai politik. Sehingga muncul dugaan apakah partai politik yang memiliki kasus korupsi rendah elektabilitasnya tinggi dan sebaliknya atau justru partai dengan kasus korupsi tinggi memiliki elektabilitas tinggi pula. Untuk itu, perlu dilakukan analisis mengenai “Keterkaitan tingkat kasus korupsi terhadap elektabilitas partai politik.”

Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang memusatkan pada permasalahan yang ada, kemudian mengumpulkan data dari sumber terpercaya, menganalisis, dan mencoba menyimpulkannya. Data diambil dari media massa, internet, maupun wawancara. Sehingga, apabila data tersebut layak dan memadai maka dilakukan analisis.

Analisis pertama yaitu mengenai kasus korupsi. Analisis ini bersumber dari media massa (Kompas/03-02-14) mengenai grafik pemberantasan korupsi selama tahun 2010 – 2013 yang dilakukan oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) berikut data dalam grafik.

 Berdasarkan grafik disamping terjadi peningkatan jumlah kasus dan tersangka korupsi selama tahun 2010 – 2013. Untuk kasus korupsi jumlahnya meningkat dari 448 kasus pada tahun 2010 menjadi 560 kasus pada tahun 2013 dan untuk tersangka dari 1.157 menjadi 1.271. Namun, untuk kerugian negara terjadi penurunan dari Rp. 10,4 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 7,3 triliun pada tahun 2013. Menurut Agus Sunaryanto Wakil ICW menuturkan bahwa 98% bahwa penangan kasus korupsi berada didaerah dimana hasilnya belum menggembirakan karena aktor yang dijerat masih kelas bawah terdiri dari 557 orang pegawai pemerintah, 274 pegawai swasta, dan 62 orang anggota DPR dan DPRD yang notabennya perwakilan partai.

Analisis kedua mengenai elektabilitas suatu partai politik yang bersumber dari lembaga survei yaitu Lingkar Survei Indonesia (LSI). Adjie Al-Faraby peneliti LSI menuturkan bahwa beberapa partai politik mengalami penurunan dan peningkatan dalam hal elektabilitas partai. Adjie memberikan contoh yaitu Partai Demokrat yang mengalami penurunan elektabilitas menurut data LSI terjadi penurunan dari 20,85 persentase suara pada tahun 2009 menjadi 4,7 persen pada Januari 2014. Anjloknya elektabilitas suatu partai dapat disebabkan oleh keroposnya struktur, kultur, dan ideologi partai. Namun, bisa dimungkinkan partai tersebut dapat naik elektabilitasnya tergantung dari perbaikan faktor anjlok maupun kader yang dicalonkan. Berikut salah satu hasil survei nasional dan diskusi politik  yang diberi judul “Mencari Pesaing Jokowi” (02/02/14) di Jakarta.

Berdasarkan kedua analisis diatas dapat ditarik kesimpulan meliputi:

1)   Tinggi/rendahnya kasus korupsi bukan merupakan faktor peningkatan/penurunan elektabilitas suatu partai karena ada beberapa faktor lain dan faktor kepribadian kader partai.

2)   Sikap kita selaku partisipan politik harus netral dan bisa memandang hal dari berbagai sisi.

3)   Sikap partisipan dalam pemilu harus peduli, tanggung jawab serta mengawasi pemilu.

4)   Selaku umat muslim kita belajar memilih pemimpin dari Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman:” Wahai orang yang beriman taatilah allah dan taati rasul serta ulul amri (pemegang kekuasaan) apabila ada selisih pendapat kembalikan kepada Allah        (Al-Qur’an) dan Rasulnya  (As-sunah). Secara logika pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang taaat Allah dan rasul-Nya.