Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Dampak negative yang besar sebagai dampak dominan akibat tindakan korupsi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, korupsi merupakan suatu tindakan mengambil yang bukan haknya, yang bertentangan dengan hokum agama Islam. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun pada kenyataannya agama tidak mencerminkan moral atau kepribadian bangsa Indonesia saat ini.

Salah satu aspek dalam bidang bernegara yang identik dengan tindakan korupsi adalah kegiatan partai politik. Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga dalam penentuan orang-orang yang akan bertindak sebagai badan legislatif ditentukan oleh masyarakat Indonesia melalui sistem pemilihan umum dengan berbagai partai politik.

Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik). Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana-sarana sosialisasi politik.

Partai politik ternyata tidak lepas dari kasus korupsi, seperti yang terjadi pada instansi pemerintah. Bahkan, korupsi juga dinilai menggurita di tubuh partai politik dan parlemen, seperti terungkap dalam hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Identifikasi permasalahan yang sedang terjadi dewasa ini adalah menjamurnya pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan dan kedudukan mereka di sektor legislatif untuk melakukan korupsi.

Menurut data yang ada, hampir semua partai politik memiliki kader yang melakukan korupsi. Data hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia, selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008, menempatkan partai politik dan parlemen pada peringkat ketiga besar lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2008, secara berturut-turut, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sejumlah politisi yang diduga terlibat korupsi. Penangkapan pertama dilakukan tahun 2008 terhadap Al Amin Nur Nasution dari Partai Persatuan Pembangunan. Kejadian itu terus berlanjut dan melibatkan politisi dari partai politik lainnya.

Mengutip data Transparency International, hasil survei pada 2003 menempatkan partai politik pada posisi kedua sebagai lembaga terkorup di negeri ini setelah lembaga peradilan. Tahun 2004, partai politik dan parlemen menjadi lembaga terkorup pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan partai politik adalah lembaga terkorup.

Tahun 2007, posisi partai politik membaik, yaitu berada di urutan ketiga setelah polisi dan lembaga pengadilan. Namun, pada tahun berikutnya, posisi partai politik turun kembali, berada di urutan kedua, sebagai lembaga terkorup setelah parlemen.

Secara terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, Minggu (11/4) di Jakarta, sepakat, parpol sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menumbuhsuburkan korupsi di negeri ini. Partai yang menjadi sarana terpenting mencapai kekuasaan politik menjadi episentrum korupsi. Dalam partai, koruptor dididik dan kemudian membangun jaringan untuk melakukan korupsi politik secara beramai- ramai.

Berdasarkan data-data di atas, menandakan bahwa korupsi di ranah partai politik merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia sekarang.

Permasalahan lain yang penulis sorot adalah partai politik dengan indeks korupsi paling tinggi berbanding lurus dengan kuantitas pemilih atau pendukung partai tersebut. Sedangkan partai politik yang memiliki indeks korupsi kecil, justru memiliki elektabilitas yang rendah. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan di ranah politik Indonesia saat ini.