Pemimpin Akar Rumput

Tujuh puluh dua tahun Indonesia merdeka yang berarti menandakan bahwasannya negeri ini sudah berumur dan tidak lagi muda. Pembangunan terjadi dimana-mana, dari segi insfratuktur tentu Indonesia memiliki kemajuan yang cukup pesat. Desa-desa sudah menjadi kota, bahkan pasar-pasar tradisional sudah menjadi pasar modern yang menandakan kenyamanan dan kemewahan. Jalan-jalan layang dibuat dan dibangun sedemikian rupa agar mampu menampung mobil-mobil yang berserakan dimana-mana dan menimbulkan kemacetan luar biasa. Inilah Indonesia, pembangunan insfratuktur terjadi dimana-mana, bahkan 19 % dari APBN atau sekitar 380 triliun dainggarkan untuk pembangunan insfrastruktur angka ini terbesar kedua setelah anggaran pendidikan yang hanya selisih 1% saja.

Ironinya negeri ini lupa membangun “manusia”-nya. Beragai macam permasalahan muncul di negeri ini karena faktor human eror. Salah satunya adalah korupsi, Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin – Transparency Internasional – hari Rabu mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Sedangkan di Asean Indonesia menjadi salah satu negara dengan Indeks Korupsi tertinggi, berada diurutan ke-4 dibawah Singapore, Brunei dan Malaysia.

Belum selesai disitu, permasalahan ekonomi di Indonesia juga terus bertambah. Kalau kata bang Haji Rhoma Irama “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”, ini benar-benar terjadi di Indonesia. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Bahkan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49% kekayaan Nasional. Tentu ini merupakan prestasi yang buruk, dimana sektor ekonomi hanya diperuntukan orang-orang golongan kaya, sedangkan si miskin dibawah tertatih-tatih untuk membangun ekonominya.

Itulah beberapa masalah dari banyaknya permaslahan yang ada di Indonesia, tentu cukup memilukan hati karena umur bangsa ini tidak lagi muda. Lalu apakah penyebab dari semua masalah tersebut? Apakah Indonesia krisis pemimpin? Jawabannya tentu tidak, pemimpin di Indonesia tentu sangatlah banyak. Bahkan masih banyak orang yang ingin menjadi pemimpin dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi piminan di sektor-setor yang ada. Terlepas dari permaslahan yang ada di tataran pemerintah, saya yakin setiap pemimpin negeri ini mempunyai konsep yang baik bagi bangsa Indonesia.

Akan tetapi tidak semua konsep yang dibawa oleh pemerintah bisa diterjemahkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kondisi masyarakat Indonesia sekarang masih acuh dengan gagasan yang diperjuangkan oleh pemerintahhnya. Tidak jarang program-program yang ditujukan untuk masyarakat kandas ditengah jalan karena tidak ada sinergisitas antara program yang diberikan pemerintah dengan pemahaman dari masyarakat. Salah satu contoh adalah program dana desa, hampir tiap desa mendapatkan anggaran 1M/tahun dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini belum terlihat dampak yang signifkan dari program tersebut. Dana tersebut kebanyakan dimanfaatkan untuk pemangunan insfrastruktur yang itu-itu saja, bahkan tidak jarang dana desa ini memakan korban untuk menjadi tersangka “korupsi”.

Inilah permasalahan yang harus dipecahkan. Bangsa Indonesia tidak hanya butuh pemimpin di tatanan atas (pemerintahan) akan tetapi bangsa ini juga membutuhkan pemimpin di tatanan bawah (masyarakat). Pemimpin di tatanan masyarakat atau kita sering sebut grass root ini sangat penting, karena kita lihat bersama bahwasannya kondisi masyarakat Indonesia masih terlalu pasif dan kurang inisiatif bahkan beberapa masyarakat di daerah-daerah tertentu cukup kolot dan susah untuk diajak berkembang. Inilah peran dan fungsi dari pemimpin akar rumput, pemimpin yang siap untuk menginisiasi setiap langkah perubahan di tatanan masyarakat. Pemimpin yang akan menjadi pelopor majunya pola pikir masyarakat Indonesia.

Kita juga tidak melupakan peran penting masyarakat dalam system pemerintahan demokrasi yang dijelaskan bahwasannya kekuasaan tertinggi ada ditangan masyaakatnya. Rakyat memegang kendali penuh atas pemerintah, tidak seperti sekarang yang seolah rakyat tidak peduli dengan apapun yang dilakukan pemerintah dan seolah-olah pemerintah memegang kekuasaan tertinggi. Inilah yang harus kita aktifkan kembali yaitu fungsi social control dari masyarakat kepada pemerintah. Sehingga setiap kebijakan dan langkah pemerintah bisa terkontrol dengan baik. Ini semua tentu bisa terjadi apabila Pemimpin Akar Rumput ada dan mampu menginisiasi setiap gerakan perubahan ditatanan masyarakat Indonesia.

Wallahualam

Kenapa Partai yang Banyak Korupsi Masih Dipilih? (Amin Marlinda)

Kenapa Partai yang Banyak Korupsi Masih Dipilih? (Amin Marlinda)

Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, terutama sila KeTuhanan (sila 1)  warga negara Indonesia tentu sangat menentang adanya praktik korupsi hingga pemerintah kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk dengan tujuan memberantas praktik- praktik korupsi yang tentunya merugikan rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang memahami nilai moral tentu akan menjauhi segala praktik korupsi dan menjauhi orang- orang yang melaksanakan praktik korupsi ini.

Dalam memilih pemimpin pun, sebagai rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang jujur, pro rakyat dan bersih dari korupsi. Akan tetapi, pada kenyataannya hasil survey  memperlihatkan fakta bahwa partai yang memiliki kader yang terlibat kasus korupsi yang banyak justru memiliki pemilih/simpatisan yang tinggi juga. Hal ini tentu dua hal yang sangat berkebalikan. Di satu sisi rakyat menginginkan pemimpin yang jujur dan bersih dari korupsi, akan tetapi peminat pada partai yang terlibat kasus korupsi lebih banyak.

Hasil dari survey www.merdeka.com terhadap partai- partai di Indonesia sampai tanggal 22 Maret menunjukkan 3 besar partai yang dipilih, yaitu PDI Perjuangan (39,53%), Gerindra (20,19%) dan PKS (19,31%).

Dari kedua data di atas dapat dilihat perbandingan bahwa partai dengan indeks terlibat korupsi tinggi (PDIP, Golkar, Demokrat) ternyata tetap memiliki peminat yang tinggi dibandingkan partai dengan indeks terlibat korupsi rendah (PKS dan PKP).

Berdasarkan data gambar di atas cukup menunjukkan bahwa partai yang memiliki indeks korupsi rendah adalah partai- partai yang berbasis keislaman/agama. Akan tetapi, keberagaman suku, etnis dan agama di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih partai dengan basisi non-agama. Persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa partai berbasisi agama untuk agama tertentu saja, maka dengan keberagaman suku dan agama itu masyarakat lebih memilih partai yang berbasis nasional, yang menurut masyarakat dapat menampung aspirasi dari semua suku dan agama.

Beragamnya metode kampanye dari partai- partai politik termasuk melalui media masa juga turut membangun pencitraan yang lebih baik bagi partai- partai yang pada kenyataannya terlibat banyak kasus korupsi. Bagi masyarakat yang masih awam dan masih memiliki pendidikan rendah tentang politik tentu akan lebih memilih partai yang lebih banyak dikenalnya, salah satunya untuk partai- partai yang bisa dengan “apik” mengemas pencitraan lewat media televisi. Terlebih lagi adanya pemberitaan besar mengenai tokoh- tokoh pemimpin potensial seperti Bapak Jokowi dan Ibu Risma yang berasal dari partai PDI-P dapat mempengaruhi rakyat untuk memilih partai yang menjadi asal tokoh- tokoh tersebut.

Untuk itu, perlu adanya review dari KPK yang dapat dipublikasikan kepada publik secara luas agar masyarakat secara keseluruhan juga dapat lebih cerdas untuk mempertimbangkan partai mana yang sebaiknya dipilih.

ELEKTABILITAS; Pertaruhan Antara Kredibilitas dan Popularitas (Abdullah Al-Hazmy)

ELEKTABILITAS; Pertaruhan Antara Kredibilitas dan Popularitas (Abdullah Al-Hazmy)

Menjelang pemilu tahun 2014 ini nampaknya internet menjadi salah satu senjata ampuh yang digunakan untuk perang media. Perkembangan teknologi komunikasi makin tahun dirasakan semakin pesat. Terutama  dengan  munculnya  media  sosial  yang memfasilitasi  masyarakat  dalam  mengakses informasi dan jejaring sosial. Jejaring sosial inilah yang  kemudian  dimanfaatkan oleh  para kandidat politik  untuk  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat  yang  sudah  melek  media  dan  sering bersikap kritis terhadap sebuah permasalahan. Pada praktiknya hal tersebut tidak akan mudah karena muncul isu ataupun wacana baru yang lebih dikenal dengan seduksi politik yakni kecenderungan politik di dunia virtual

Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali rilis tentang data indeks korupsi partai peserta pemilu yang bertujuan memberikan gambaran profil partai kepada masyarakat luas melalui media online. Salah satu lembaga yang melakukan kajian dan rilis data yang paling sering muncul adalah @KPKwatch_RI. Lembaga ini memaparkan indekskorupsi partai mulai tahun 2002-2014 yang datanya diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui website antikorupsi.org, serta beberapa website online lain seperti, polri.go.id, mahkamahagung.go.id, inokorupsi.com, kpk.go.id, korupedia.org, dan kejaksaan.go.id. Beberapa kali rilis data yang dilakukan @KPKwatch_RI mencantumkan logo ICW, tentu saja ini menimbulkan banyak sekali pertentangan. Bahkan ICW sendiri melalui akun twitternya @SahabatICW membantah rilis berita itu dilakukan oleh ICW, namun ternyata memang itu adalah data-data yang dikumpulkan @KPKwatch_RI dan dibuat hasil analisis, etika yang kurang pas adalah ketika @KPKwatch_RI mencantumkan logo ICW yang otomotis menimbulkan banyak opini publik. Masyarakat menilai bahwa data tersebut dikaji dan dirilis oleh ICW, namun ternyata ICW hanya menjadi rujukan data mentah yang digunakan @KPKwatch_RI. Setelah klarifikasi ulang ternyata @KPKwatch_RI melakukan kajian data dengan cara seperti ini:

  1. Buka website ICW antikorupsi.org, di situ ada “Search” dan “Dokumen”.
  2. Kemudian Download data ICW yang ada di menu “Dokumen”.
  3. Ada menu “Search” yang bisa kita isi dengan 2 suku kata, maka siapkan kata pencarian 2 suku kata tersebut untuk mencari kasus korupsi pada periode tersebut. Contoh: kita search dengan kata “Bupati Korupsi”, maka akan didapat puluhan berita bupati korupsi. Coba search dengan kata “Korupsi APBD” akan muncul puluhan link berita korupsi.
  4. Kemudian catat Nama, Jabatan, Kerugian negara, Kasus, Partai, Status yang ada di link hasil pencarian tersebut.
  5. Kemudian pisahkan berdasarkan partai, sehingga jelas hasilnya, seperti grafik dan tabel di sini.
  6. Ricek kembali nama-nama tersebut di website berita online lain untuk keakuratan data.
  7. Dari ribuan berita kasus korupsi, di dapatkan 300an nama kader parpol tersangkut. Setelah dipisahkan didapatkan hasilnya seperti ini.
  8. Selanjutnya dikembangkan dalam bentuk tabel atau grafik.
  9. Kelemahan, ada sekitar 1-2% data yang mungkin tidak masuk, atau seharusnya tidak masuk.
  10. Sangat mungkin ada nama misal: A mendapat vonis/status tersangka. Dalam prosesnya dibebaskan hakim, namun tidak diberitakan media. Jika terjadi hal demikian, mereka segera melakukan klarifikasi pemulihan.

Demikianlah cara @KPKwatch_RI melakukan kajian data dan rilis kepada publik mengenai indeks korupsi partai. Saya belum tahu pasti siapa pemilik akun @KPKwatch_RI tersebut. Yang pasti itu bukan lembaga pemerintah resmi dan juga bukan lembaga nirlaba yang memang diakui kredibilitasnya seperti ICW.

Beberapa opini publik mengatakan bahwa @KPKwatch_RI adalah akun komersil buatan salah satu partai tertentu yang bertujuan mendongkrak nama baik partai-partai tertentu dan menjatuhkan nama baik beberapa partai yang lain

Opini publik yang lain memaparkan mungkin hasil rilis data tersebut memang hampir mirip dengan fakta dilapangan. Karena memang secara logika awam cara kajian yang dilakukan oleh @KPKwatch_RI bisa dipertanggungjawabkan prosedurnya, namun untuk validitas data saya rasa kita belum bisa mempercayai sepenuhnya. Kalaupun memang data-data tersebut otentik dan valid tentu saja itu menjadi salah satu cara mencerdaskan masyarakat untuk menentukan pilihan pada pemilu 2014 melalui media masa online.

Permasalahan yang perlu dijawab selanjutnya, andaikan memang data-data tersebut valid mengapa bisa terjadi partai-partai dengan indeks korupsi tinggi tetap memiliki tingkat elektabilitas tinggi di mata calon pemilih. Bukan malah turun elektabilitasnya, bahkan beberapa partai malah naik prosentase elektabilitasnya. Kira-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi elektabilitas partai, mungkin akan saya coba bahas beberapa.

Penyebab yang pertama adalah prosentase jumlah kader partai yang duduk di kursi wakil rakyat linear dengan jumlah kader yang terlibat korupsi. Itulah yang menyebabkan partai-partai besar jauh lebih banyak terlibat kasus korupsi. Kader-kader partai besar banyak sekali yang duduk di kursi DPR, DPD, dan DPR-D. Bahkan terkadang partai besar bias menguasai kurang lebih 15-20% kursi wakil rakyat, bahkan kadang lebih dari 20% kursi, otomatis dengan jumlah yang besar probabilitas kasus korupsinya pun juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila sebuah partai kecil dimana hanya sedikit kader partai yang duduk di kursi wakil rakyat otomatis probabilitas kejadian korupsinya juga makin kecil. Tentunya ini juga menjadi tanggungjawab partai besar untuk tidak hanya bersaing dalam perebutan kursi namun juga harus bersaing dalam tanggungjawab moral kader partainya.

Penyebab yang keduaadalah, bahwa ternyata elektabilitas tidak berkorelasi dengan kredibilitas, dan malah justru jauh terpengaruh oleh popularitas. Iklan politik melalui televise sebagai sarana untuk mempromosikan figure dan performa baik partai politik maupun capres/cawapres. Partai dengan capres/cawapres populis cenderung memiliki elektabilitas tinggi. Secara tidak langsung menawarkan program kerja, misi, visi, dan janji politik lainnya yang berimbas pada perbaikan citra, popularitas, dan elektabilitas. Hal ini merupakan bagian dinamika politik yang layak untuk dibahas/dikaji. Hasilnya, menunjukkan bahwa iklan politik bias berdampak positif atau negative terhadap masyarakat,  tergantung dari frekuensi penayangan atau terpaan medianya, kualitas dan kuantitas iklan dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya,  serta sikap dan apresiasi politik.  Iklan politik berpengaruh terhadap efek kognitif.  Jika popularitas bias diraih lewat iklan politik,  maka dengan bermodalkan popularitas akan memperoleh elektabilitas, anggapan seperti ini dapat dibenarkan karena memang peluangnya besar tapi tidak mutlak.

Penyebab yang ketiga menurut saya adalah masalah kekuatan partai yang dipengaruhi oleh sokongan dana. Semakin besar modal partai mereka jadi lebih bias membeli media dan menanamkan opini positif tentang partainya. Saat ini partai politik melalui media  massa dalam menghadapi Pemilu telah melakukan berbagai kegiatan baik secara terselubung atau terang-terangan.  Pesan politik dikemas dan ditayangkan dalam berbagai  media elektronik seperti di televise baik berupa iklan atau acara talk  show,  yang  dipandu langsung oleh host/penyiar dari stasiun televise penyelenggara. Penayangan iklan dan acara  talk show di televise dianggap lebih efektif oleh partai politik dalam menyebarkan pesan kemasyarakat. Selain itu beberapa partai politik usut punya usut juga aktif memberdayakan simpatisan partainya untuk mendapatkan survey elektabilitas yang juga nanti berimbas untuk membentuk opini masyarakat. Dengan kata lain survey elektabilitas disini juga bias dibeli dengan tujuan mengarahkan opini public untuk memilih partainya yang punya elektabilitas tinggi.

Demikianlah opini pribadi saya tentang korelasi antara indeks korupsi dengan elektabilitas partai politik menjelang pemilu calon legislative dan capres/cawapres mendatang.

“9 April 2014, Indonesia Di Persimpangan Jalan” (Anwar Efendi)

“9 April 2014, Indonesia Di Persimpangan Jalan” (Anwar Efendi)

Indonesia merupakan negara kaya baik dari kekayaan alam maupun keanekaragaman hayati. Negara kepulauan  yang terbentang dari sabang sampai merauku dengan indahnya alam dan luasnya lautan yang dimilikinya, saat ini berada  di ujung tanduk kehancurannya.

Kekayaan yang dimiliki Indonesia saat ini belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Kemiskinan, pengangguran senantiasa menjadi pekerjaan rumah yang hingga saat ini belum terselesaikan. Ditambah lagi banyaknya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat yang mencuri dan merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Semakin menderitanya bangsa ini. Partai politik yang diharapkan rakyat untuk menjadi sarana menyampai apresiasi dari rakyat tidak bisa berperan secara langsung. Hanya memikirkan anggota partainya saja. Masalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari berbagai partai politik menandakan bahwa keberadaan partai poltik tidak berpihak kepada rakyat namun sebaliknya hanya berpihak kepada golongan tertentu.

Menyikapi data dari ICW dan KPK mengenai keterlibatan semua partai yang tersangkut masalah korupsi akan berdampak negatif terhadap elektabilitas partai politik itu sendiri. Partai politik yang diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat justru sebaliknya menyelengkan amanat rakyat.

Sejumlah partai politik islam juga ikut terlibat masalah korupsi justru tanggapan yang ada dimasyarakat pasti fobia terhadap islam dan partai politik islam tertentu. Kalau partai sekuler melakukan korupsi itu memang sudah biasa, mengingat landasan mereka yang jauh dari nilai-nilai islam. Sedangkan partai politik berbasis islam berlandasankan islam pula jika nelakukan tindakan itu jangan disalahkan islamnya, yang pantas disalahkan adalah oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan islam, sehingga menimbulkankan stigma negatif terhadap islam itu sendiri.

Kenapa itu bisa terjadi, ada 2 faktor yang menyebabkan korupsi yang saat ini merajalela di negara Indonesia. (1.) Faktor Internal, pada faktor internal ini penyebab tindakan korupsi berasal dari diri pribadi. (2.) Faktor Eksternal,menyebabnya adanya dari pengaruh luar untuk melakukan tindakan korupsi.

Pada faktor internal ini, disebabkan sikap pribadi yang melakukan korupsi bersikap antara lain sebagai berikut :

  1. Tamak terhadap dunia.

Tokoh Islam, Mohammad Natsir, jauh-jauh sebelumnya pernah mengingatkan bahaya ”tamak dunia” yang sedang mengancam negara Indonesia. Pada 17 Agustus 1951, hanya 6 tahun setelah kemerdekaan RI, Mohammad Natsir menulis sebuah artikel berjudul “Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa Hanyut.”  Melalui artikelnya ini, Natsir menggambarkan hilangnya budaya cinta pengorbanan pada manusia Indonesia pasca kemerdekaan: “Dahulu, mereka girang gembira, sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar, dan anaknya tewas di medan pertempuran, kini mereka muram dan kecewa sekalipun telah hidup dalam satu negara  yang merdeka, yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau. Semua orang menghitung pengorbanannya, dan minta dihargai. Sengaja ditonjol-tonjolkan kemuka apa yang telah dikorbankannya itu, dan menuntut supaya dihargai oleh masyarakat. Dahulu, mereka berikan pengorbanan untuk masyarakat dan sekarang dari masyarakat itu pula mereka mengharapkan pembalasannya yang setimpa. Sekarang timbulpenyakit bakhil. Bakhil keringat, bakhil waktu dan merajalela sifat serakah. Orang bekerja tidak sepenuh hati lagi. Orang sudah keberatan memberikan keringatnya sekalipun untuk tugasnya sendiri.”

Di tahun 1980-an, Natsir juga pernah berpesan kepada para sejumlah cendekiawan Muslim yang mewawancarainya: ”Salah satu penyakit bangsa Indonesia, termasuk umat Islamnya, adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dunia…Di negara kita, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang ”baru”, tidak kita jumpai pada masa revolusi, dan bahkan pada masa Orde Lama (kecuali pada sebagian kecil elite masyarakat). Tetapi,  gejala yang ”baru” ini, akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, maka bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius.”

Moral yang kurang kuat menghadapi godaan.

Keterlibatan partai politik tersangkut kasus korupsi diakibatkan oleh moral yang dimilki pejabat yang jauh dari nilai-nilai agama. Ketika agama dijauhkan dari politik yang saat ini sedang terjadi berakibat semakin hancurnya moral pejabat saat ini. Pejabat yang terlibat kasus korupsi yang terjadi pasti ada sekandal wanita didalamnya, ini menandakan bahwa semakin hancurnya moral para pejabat saat ini.

Gaya Hidup konsumtif,

Dengan hidup yang konsumtif tidak produktif akan menimbulkan sikap yang hedoisme sehingga untuk memeruhi kebutuhanya terpaksa mengambil uang rakyat.

Malas Bekerja keras.

Korupsi yang saat ini terjadi, tidak berhenti-henti  melanda bangsa Indonesia, para koruptor mengambil uang rakyat dengan sekejap jutaan uang berada direkeningnya pribadi mereka. Malas bekerja dan dengan korupsi mereka cepat menjadi milyarder.

Sedangkan faktor eksternal disebabkan sebagai berikut :

Faktor Politik

Perilaku korup seperti  penyuapan, politik  uang  merupakan  fenomena  yang sering  terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan  gambaran  bahwa politik  uang (money politic) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence

Faktor Hukum

Faktor hukum ini  bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan  hukum. Tidak  baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).

Faktor Ekonomi

Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).

Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 29/7/2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta dan Makasar mengenai korupsi yang terjadi di tubuh organisasi kepemerintahan (eksekutif) maupun legislatif disebutkan bahwa tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi dilingkungan birokrasi kepemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. Hanya 20% responden saja yang berpendapat bahwa perilaku korupsi di Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing sudah berkurang.

Untuk itu dilakukan upaya dari semua pihak khususnya ulama dan umat islam memingat mayoritas penduduk Indonesia adalah islam, untuk berupaya memenangkan pemilu pada 9 April 2014 nanti. Untuk itu berlu diluruskan tujuan partai politik untuk kepentingan rakyat atau kepentingan partai politiknya saja. Sehingga rakyat begitu antusius untuk memilih partai politik islam yang dasarnya jelas Al-qur’an dan Al-hadist, demokrasi sebagai jalan bukan tujuan untuk Indonesia yang lebih baik.

MELIHAT GAJAH DARI SEBERANG (Nurul Khotimah)

MELIHAT GAJAH DARI SEBERANG (Nurul Khotimah)

Negara Indonesia memang negara yang kaya, namun kekayaan itu tidak nampak pada dirinya. Kekayaan itu bukan menjadi kekayaan masyarakat bersama, namun kekayaan sekelompok individu yang disimpan dalam pundi-pundi kekayaannya masing-masing. Ironi benar, negara dengan kekayaan darat maupun lautan yang banyak masih berstatus negara berkembang dari zaman ke zaman. Yang menjadi pertanyaan besar, kapan Indonesia berstatus sebagai Negara kaya di dunia ?

Pertanyaan tersebut simple namun sulit untuk direalisasikan ketika kondisi negara belum stabil. Kursi pemerintahan masih menjadi perebutan panas diantara partai-partai politik yang ada. Saling menjatuhkan kekuasaan, menyoreng nama baik parlemen masih menjamur dikalangan politisi, dan perebutan kursi kekuasaan diantara partai politik dengan cara tidak sehat.

Berbicara perebutan kursi kekuasaan diantara partai politik, hal tersebut memanas dan mengganas ketika pesta demkrasi di Indoesia semakin dekat yaitu tepatnya tanggal 9 April 2014 nanti. Banyak partai yang melakukan kampanye dengan cara masing-masing, mulai dari iming-iming uang, pesta dangdut, hingga berkampanye di tempat-tempat kajian ilmu. Menarik, memang bila dibahas satu persatu cara para calon pengusa negeri ini dalam mempertaruhkan label kekuasaan dengan segala janjinya. Namun, hal tersebut yang kerap kali menjadikan masyarakat Indonesia salah tafsir tentang penilaian dari para calon penguasa negeri ini. Alhasil, ketika Pemilu tiba masyarakat salah pilih calon penguasa. Tidak heran, melihat begitu banyaknya partai saat ini yang saling memperebutkan kekuasaan saling menjatuhkan. Seharusnya banyak koreksi yang dilakukan dalam tubuh partai masing-masing ketika akan naik menjadi calon penguasa negeri ini.

Melihat data racikan dari salah satu bagian elemen masyarakat disamping, banyak mengejutkan masyarakat Indonesia. Data disamping adalah data terkait banyaknya kasus korupsi yang dilakukan tiap partai yang ada di Indonesai berdasarkan rekapan jejak perjalanan partai masing-masing. Terlihat jelas pada garfik tersebut bahwa partai-partai yang terlibat pada kasus korupsi tertinggi namun tetap memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Jelas sekali, kasus korupsi dari masing-masing partai tidak sedikit merugikan uang negara, apalagi partai dengan kasus korupsi tertinggi pastinya tidak sedikit pula uang negara yang dihabiskan untuk memenuhi kepentingan internal partai tersebut.

Fenomena korupsi, sebenarnya sudah lama membuat masyarakat Indonesia muak mendengar kasus tersebut. Namun, jika masyarakat tidak dipahamkan akan hal tersebut, maka yang ada masyarakat akan selalu salah dalam memilih calon pemimpinnya. Partai-partai yang terkena kasus korupsi dalam intensitas tinggi seakan hilang begitu saja dari kabar masyarakat, sedangkan partai yang baru sedikit terkena kasus korupsi dengan status dugaan, sekan merebak beritanya dimana-mana. Ironinya negeri ini, keburukan yang kecil nampak begitu besar dibandingkan keburukan yang menjulang tinggi tidak terlihat. Seharusnya, hal tersebut menjadi koreksi yang nyata bagi masyarakat Indonesia agar dapat memilih dengan cerdas para calon pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Namun, hal tersebut tidak selalu disalahkan pada kurangnya pengetahuan masyarakat, dari dalam partai yang terkena kasus korupsipun mensilap pemberitaan yang ada supaya pemberitaan yang ada  tidak berimbas pada kedudukan partainya. Alhasil, partai yang bisa dikatakan buruk lebih memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan partai dengan kasus korupsi sedikit namun terekpos dengan pemberitaan kasus yang terlihat begitu besar.

Selain itu, fenomena golput yang selalu terjadi ketika Pemilu menandakan kesadaran masyarakat akan memilih masih kurang. Menurut beberapa kelompok menyatakan bahwa golput merupakan pilihan bagi mereka yang tidak menyukai dengan sistem demokrasi ataupun tidak cocok dengan para calon pemimpin. Namun, ketika cara berpandang tersebut dibiarkan dan tidak dicerdaskan dengan fenomena yang ada, pastinya permasalahan klasik tersebut akan mengakar dan yang terjadi pemimpin yang terbentuk kembali lagi memimpin negeri ini dengan tidak amanah.

Oleh karena itu, perlunya pendidikan politik pada masyarakat supaya masyarakat tidak asal memilih atapun tidak asal golput, walaupun tidak semua masyarakat Indonesia menyukai dunia perpolitikan paling tidak masyarakat bisa menilai dengan baik calon pemimpin ataupun partai yang akan duduk di kursi kepemimpinan negara Indonesia.

Partai Politik Terkorup dan Elektabilitas Kadernya Yang Tinggi: Korelasi dan Interprestasi (Sofian Rendy Ardiansyah)

Partai Politik Terkorup dan Elektabilitas Kadernya Yang Tinggi: Korelasi dan Interprestasi (Sofian Rendy Ardiansyah)

Korupsi di Indonesia

Masih tertanam didalam benak masyarakat Indonesia semuanya tentang kata “korupsi” yang selalu melekat di tatanan kehidupan pemerintahan di Indonesia. Sebenarnya, apa pengertian dari kata “korupsi” itu? Menurut Wikipedia korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara umum korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang besar yang dialami oleh Negara karena tindakan pejabat mereka sendiri. Lalu  bagaimana tingkat korupsi di Indonesia? Menurut Corruption Perception Index (CPI 2013) Indonesia menempati peringkat ke-114 dunia dari 175 negara yang dinilai.

Sungguh miris ketika korupsi di Indonesia memang sudah sampai ditingkat level emergency, hal tersebut menunjukan kelas korupsi Indonesia di dunia International sudah semakin menjadi-jadi. Berkaca dari peringkat Indonesia tersebut tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi malu, ingin ditaruh mana harga diri kita didepan Negara-negara lainnya. Dulu kita disegani karena sempat menjadi macan Asia namun kini yang terjadi sebaliknya kita seperti macan yang kehilangan taringnya. Penyebab utama tidak lain melainkan kian banyaknya koruptor yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai kalangan dan yang terbanyak adalah yang berasal dari partai politik di Indonesia.

 

 

Partai politik terkorup

Menurut data daftar korupsi di tatanan Negara yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang dibuat berdasarkan permohonan izin pemeriksaan (PIP) pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum yang disampaikan kepada presiden menunjukkan bahwa partai politik adalah penyumbang terbesar korupsi yang ada di Indonesia.

Data dimaksud adalah :
1.       Partai Golkar 64 orang (36 %)
2.       Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 32 orang (18 %)
3.       Partai Demokrat 20 orang (11 %)
4.       Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 17 orang (9,65 %)
5.       Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9 orang (5 %)
6.       Partai Amanat Nasional (PAN) 7 orang (3,9 %)
7.       Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 orang (2,27 %)
8.       Partai Bulan Bintang (PBB) 2 orang (1,14 %)

Dari fakta tersebut sudah banyak menjelaskan jika masalah korupsi lebih dari sekedar fenomena gunung es. Masalah korupsi sudah mendarah daging di Negara yang sekarat ini. Apabila partai dibagi menjadi dua jenis yaitu partai yang telah ada sejak Orde Baru (Golkar, PPP, PDIP) dan partai pasca reformasi (Demokrat, PBB, PKB, PKS, PAN dll) dapat dilihat kalau partai zaman Pak Harto ini menduduki posisi teratas. Partai-partai zaman Orde Baru ini seakan-akan tidak hanya melanjutkan tindak korupsi dari masa ke masa akan tetapi juga merekrut calon partai korupsi yang baru. Mereka seolah memberi contoh bagaimana “cara berkorupsi” kepada partai-partai baru era reformasi bagaikan kakak yang sedang memberikan contoh kepada adiknya. Tak heran partai yang terhitung baru pada masa reformasi seperti Demokrat dan PKB selama masa jayanya selama 10 tahun sudah banyak kasus korupsi yang bermunculan, hal tersebut mengindikasikan bahwa partai era reformasi ini tidak hanya mencontoh tetapi melakukan lebih dari apa yang di perbuat oleh partai era Orde Baru, sungguh hal yang sangat ironis.

Miris rasanya melihat kondisi dimana korupsi menjadi perbuatan yang ladzim dilakukan oleh partai-partai politik besar. Fungsi partai politik yang semula sebagai sarana komunikasi politik, media sosialisasi politik dan mengontrol konflik seolah-olah lenyap, yang ada di benak partai hanya keegoisan mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan tentang pencitraan dan kekuasaan semata tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indonesia merasa dibohongi, bagaimana tidak seolah-olah partai politik hanya mengumbar janji manis disaat pesta demokrasi berlangsung akan tetapi setelah mereka mendapatkan posisi yang terjadi justru sebaliknya, mereka lupa akan janjinya. Sehabis manis sepah dibuang itulah gambaran masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia sudah muak akan kondisi yang menimpa partai politik di Indonesia. Sudah sangat sedikit faktor trust ditatanan pemerintahan saat ini. Masyarakat saat ini seperti sudah kehilangan arah tujuan bagaikan perahu layar tanpa angin, terombang-ambing tak tentu arah. Perahu itu hanya mengikuti aliran arus sama seperti yang terjadi saat ini masyarakat hanya mengikuti keadaan politik yang terjadi tanpa ikut membantu jalannya demokrasi pemerintahan. Masyarakat seperti disetir oleh arus tersebut yang tidak lain adalah partai politik yang ada.

 

Faktor trust yang kian menghilang

Masyarakat sudah tidak peduli lagi akan kondisi yang menimpa negeri ini. Masyarakat Indonesia seakan menutup telinga, mata dan hati terhadap persoalan korupsi yang ada. Mereka hanya membiarkan KPK seorang saja dalam memberantas kejahatan korupsi. Kita tentu tidak merasa asing lagi dengan kalimat berikut, “Sebuah negara jatuh bukan karena berkuasanya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang berilmu.” Lalu apakah Indonesia akan jatuh di kemudian hari? Jawabannya adalah “iya” selama masyarakat Indonesia tidak peduli lagi dengan kondisi korupsi yang melanda negeri ini. Faktor trust adalah factor yang penting dalam membentuk Indonesia menjadi lebih baik. Pada saat pesta demokrasi seperti sekarang ini, isu factor trust mulai sengaja dimunculkan agar para partai besar berharap mendulang banyak suara dari para masyarakat di Indonesia. Mereka tahu banyak suara golput yang akan mereka terima bila sudah sedikit factor trust yang ada. Lalu apa yang akan dilakukan partai-partai terkorup ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia? Salah satunya adalah dengan mengangkat banyak kader dengan elektabilitas tinggi sebagai sesosok figure yang seakan membawa perubahan angin baru di partai korup tersebut.

Kader dengan elektabilitas tinggi dari partai yang korup

Mulai tahun ini banyak sekali bermunculan sosok panutan (figure) dengan elektabilitas tinggi karena kinerja yang bagus, kejujurannya, dan kebijaksanaannya. Sosok tersebut mulai dikenali oleh masyarakat yang sedang mengalami krisis factor trust, sebut saja Gubernur Jakarta Jokowi, Anies Baswedan, Abraham Samad, Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Walikota Surabaya Tri Rismaharani dan masih banyak lagi. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah apakah kader dengan elektabilitas tinggi tersebut adalah suatu angin perubahan atau hanya sekedar pion dari partai korup?  Interpretasi saya jika benar figure tersebut menjadi perubahan baru dalam partai hal itu akan menjadi sejarah baru untuk menjadikan Indonesia bebas korupsi, akan tetapi jika dia hanya menjadi pion yang terjadi  adalah partai yang senantiasa mengatur jalannya kader tersebut dan korupsi merajalela, naudzubillah. Berikut adalah data infografik tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang terjadi pemerintahan.

Selanjutnya berikut adalah data tentang contoh survey kandidat calon presiden. Disini dapat dilihat jika kandidat yang terkuat masih dalam cakupan partai terkorup.

Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih mengalami krisis kepercayaan/ factor trust dan isu ini kemudian dipakai oleh para partai korup untuk mendulang banyak suara dengan mengangkat sosok figure dengan elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan pesta demokrasi. Masyarakat Indonesia saat ini haus akan figure kader politik yang menjadi panutan, dan itu menjadi kunci utama para partai korup itu untuk mengambil hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat di Indonesia harus menjadi pemilih yang cerdas.

Menjadi pemilih yang cerdas

 

            Apa itu pemilih yang cerdas? Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang tahu tentang seluk beluk dunia politik yang ada, dan memilih yang terbaik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Selama ini masyarakat Indonesia ternyata masih mendukung politisi dan partai yang korup. Menurut data dari Rahmat Mulyana (pengajar manajemen keuangan dan metodologi penelitian keuangan yang merupakan mantan direktur keuangan sebuah BUMN) menunjukan jika suara rakyat yang makin besar terhadap suatu parpol, 76% nya akan berhubungan dengan makin banyaknya koruptor di partai itu.

Bagaimana solusinya agar memilih pilihan tepat yang bebas korupsi?

  • Masyarakat Indonesia di edukasi terlebih dahulu tentang profil korupsi setiap partai politik. Jika masyarakat masih memaksa untuk memilih partai tersebut maka sesungguhnya korupsi didukung oleh rakyat.
  • Memilih sosok kader yang tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi termasuk di internal partainya sendiri.

Saatnya Indonesia bebas korupsi

           

            Pendapat saya Indonesia akan terbebas dari korupsi jika disetiap individu warga Indonesia tertanam jiwa Anti korupsi. Sejak dini sebaiknya masyarakat Indonesia paham akan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi baik secara langsung dan tidak langsung. Sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, sudah saatnya Indonesia bangkit dan mencetak generasi anti korupsi.