Polemik Pencapresan Jokowi (Muhammad Isa)

Polemik Pencapresan Jokowi (Muhammad Isa)

Pemerintah yang bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari atas

– Hoegong Imam Santoso

            Pada tanggal 14 Maret, Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan telah beri mandat pada Jokowi untuk menjadi capres Republik Indonesia. Ketika itu pula Jokowi mengatakan “Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanaka‎nnya,”. Kendati, dibalik pencapresan Jokowi, banyak pemberitaan dan juga realita yang tidak bisa dihindari oleh Gubernur DKI Jakarta yang satu ini.

Salah satunya, adanya kultur dan perilaku sejumlah elite dan kader-kader PDIP belum cocok dengan integritas dan karakter Jokowi yang merakyat. Ada yang mengatakan sikap Jokowi yang anti korupsi itu tidak cocok dengan kultur yang tumbuh dan berkembang di internal PDIP yang korup. Hingga saat ini masih saja terdapat kader-kader PDIP baik, tingkat DPP, DPD, DPC, sampai tingkat eksekutif maupun legislatif yang menjadi tersangka atau terdakwa dan terpidana korupsi. Ada yang mengatakan pula ini merupakan strategi PDIP yang sangat berbahaya, menutup korupsi partainya dan pura – pura bersikap bersih. Seakan Indonesia akan maju dengan memilih caleg bobrok dari PDIP dan yang merasa cerdas tidak terasa telah dikibuli oleh perasaannya sendiri bahwa Jokowi adalah solusi.

Perlu kita pahami deklarasi Jokowi sebagai Capres PDIP oleh Megawati tanpa adanya dukungan elite penguasa PDIP. Tentu hal ini merupakan indikasi kuat terjadinya benturan kepentingan, yang mewarnai PDIP dalam mengambil langkah politik selama ini. Kini kesempatan PDIP untuk kembali menjadi pelaku dan penguasa dalam penyelenggaraan Negara, namun melalui jalan dan syarat yang dimulai oleh Megawati, dalam upayanya menyamakan suara PDIP dengan Suara Rakyat.

Memang sulit memilih seorang pemimpin, selalu banyak pertimbangan di dalamnya. Kini kita menghadapi pemilu 2014, dan harus memilih seorang Presiden. Menurutku, Presiden harus dilihat dan dipilih tanpa melihat latar belakang partai dan hanya terikat kepada kepentingan Bangsa Indonesia, dan menunjuk seorang Presiden yang kuat tanpa satu kekuatan apapun yang mengikatnya. Jokowi mungkin tumbuh dan berkembang di partai yang mungkin tidak semestinya dia berada disana. Namun, jika Jokowi tetap bertahan terhadap idealisnya dan berkerja hanya semata – mata untuk rakyat, maka mungkin ada perubahan kultur yang terjadi dalam tubuh PDIP.

Pada akhirnya suara rakyatlah yang menentukan terpilihnya presidennya.

Krisis ini dapat diatasi dengan memberikan kepada Negara pimpinan yang dipercayai oleh rakyat!. Oleh karena itu krisis ini merupakan krisis demokrasi, perlulah hidup politik diperbaiki, partai – partai mengindahkan dasar – dasar moral dalam segala tindakannya

 –Moh Hatta

Analisa Isu Tentang Elektabilitas Partai Politik Menjelang Pemilu 2014 ((M Syukri Kurnia R)

Analisa Isu Tentang Elektabilitas Partai Politik Menjelang Pemilu 2014 ((M Syukri Kurnia R)

Kasus            :              Partai dengan track record sebagai partai politik terkorupsi ternyata mempunyai elektabilitas paling tinggi.

Tanggapan    :

Sangat menggelikan memang jika fakta diatas terbukti benar. Bagaimana mungkin negara sebesar ini mempercayakan kepemimpinan mereka kepada sekelompok orang yang paling tidak bisa dipercaya. Sekali lagi, mereka mempercayakan urusan paling besar bagi negaranya kepada sekelompok orang yang tidak bisa dipercaya!

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi didalamnya. Pertama, pernyataan itu bukanlah fakta sebenarnya. Tak ada kevalidan yang berbicara didalamnya. Termasuk juga data-data pendukung yang menyokong dibelakangnya. Semuanya tidak merekam jejak validitas yang bisa ditelusuri kebenarannya. Atau kemungkinan kedua, pernyataan itu memang benar adanya. Pernyataan itu fakta, yang menyimpan kebenaran dibalik semuanya. Jika memang ini yang terjadi, matilah kita semua. Negeri sebesar ini ternyata hanya diisi oleh orang kerdil yang tak  bisa membedakan antara kebaikan dan kebenaran. Yang tak bisa memilih mana yang seharusnya dipilih.

Berbicara data     :

Ada dua titik tekan pembicaraan kita kali ini. Pertama, elektabilitas partai. Kedua, korupsi partai.

Dalam hal elektabilitas partai, hampir semua lemabaga survey memaparkan hasil survey mereka yang -katanya- dapat diuji kebenarannya. Berikut beberapa diantara hasil survey yang paling sering diberitakan:

  1. Hasil survei elektabilitas parpol pada akhir 2013 yang digelar oleh Litbang Kompas sebagaimana yang dilansir Kompas pada Kamis (9/1/2014):
    1. 1.      PDIP: 21,8%
    2. Golkar: 16,5%
    3.  Gerindra: 11,5%
    4. Partai Demokrat: 7,2%
    5. NasDem: 6,9%
    6. Hanura: 6,6%
    7. PKB: 5,1%
    8. PAN: 3,2%
    9. PPP: 2,4%
    10. 10.  PKS: 2,3%
    11. PBB: 1,1%
    12. PKPI: 0,1%
    13. Rahasia: 8,6%
    14. Tidak tahu: 6,7%
  2. Hasil survey elektabilitas partai di Pemilu 2014 Terbaru yang dirilis Pusat  Data Bersatu (PDB):

    1. PDIP: 14,53%
    2. Golkar: 14,1%
    3. PD: 9,4%
    4. Gerindra: 8,89%
    5. NasDem: 3,33%
    6. PKB: 2,56%
    7. PAN: 2,56%
    8. PPP: 2,31%
    9. PKS: 1,2%
    10. Hanura: 1,03%
    11. PBB: 0,3%
    12. PKPI: 0,09%

Partai Lain: 0,34%
Golput: 2,39%
Rahasia: 15,1%
Tidak Tahu: 21,11%

  1. Lembaga Survey Nasional (LSN) pada hari Selasa (16/7) menyebutkan, “Inilah hasil elektabilitas partai politik pemilu 2014 jika pemilu dilaksanakan hari ini (pada saat survei dilakukan)”:

Partai Golkar 19,7 persen 2. PDI Perjuangan 18,3 persen 3. Partai Gerindra 13,9 persen 4. Partai Hanura 6,9 persen 5. Partai Demokrat 6,1 persen 6. PKB 4,8 persen 7. Partai Nasdem 4,6 persen 8. PPP 4,3 persen 9. PAN 3,8 persen 10. PKS 3,8 persen 11. PBB 1,4 persen 12. PKPI 0,5 persen Tidak Memilih 11,9 persen.

  1. Survei yang dilakukan Political Communication Institute (Polcomm Institute) terhadap elektabilitas partai islam menempatkan PAN sebesar 9,7 persen, lalu disusul PPP ditempat kedua sebesar 9,2 persen, di tempat ketiga PKB dengan 6,4 persen, PKS dengan 4,7 persen dan PBB 4,4 persen.

Sekarang kita beralih ke data mengenai tingkat korupsi tiap partai politik. Dan inilah beberapa data yang berhasil terungkap:

  1. Berita Metro TV (Kamis 13/3/2014) merilis kasus korupsi yg menimpa partai politik. Dari 9 Parpol yg sekarang ada di DPR RI, PKS adalah partai yang lebih bersih, sedang PDIP menjadi JUARA PARPOL TERKORUP. Namun anehnya, seperti diberitakan metro TV ini, parpol yg kadernya banyak terjerat kasus korupsi malah banyak dipilih dalam survei-survei.

Berikut Ranking Korupsi Parpol yg dirilis Metro TV:

1.PDIP             : 84 Kasus
2.Golkar           : 60 Kasus
3.PAN              : 36 Kasus
4.Demokrat      : 30 Kasus
5.PPP               : 13 Kasus
6.PKB               : 12 Kasus
7.Hanura         : 6 Kasus
8.Gerindra        : 3 Kasus
9.PKS                : 1 Kasus

  1. Data yang dihimpun berdasar akun pemantau korupsi @KPKwatch_RI, kumpulan berita korupsi di website ICW, dan juga www.jpnn.com menempatkan PDIP sebagai partai terkorup dengan jumlah korupsi 205 M, disusul golkar 198 M, demokrat 124 M. partai yang paling sedikit melakukan korupsi adalah PKS dengan 300 juta.

Analisa         :

Berdasarkan paparan diatas, sangat jelas terlihat bahwa, PDIP adalah partai dengan tingkat korupsi paling tinggi. Ini berdasarkan data. Sedangkan paling rendah dalam urusan korupsi adalah PKS. Namun pemandangan tak lazim justru terjadi dalam survey elektabilitas partai. PDIP menempati urutan pertama sebagai pertai dengan elektabilitas tertinggi. Lalu PKS? Partai yang paling sedikit melakukan korupsi ini justru terseok-seok di urutan bawah. Dari fakta unik ini, berikut beberapa analisa saya:

Pertama, perbedaan yang paling signifikan yakni, eletktabilitas parpol itu adalah hasil survey, sedangkan parpol korupsi itu adalah berdasarkan data. Jelas ada perbedaan kualitas disana. Survey, sebagus apapun, sevalid apapun, tak bisa mewakili keseluruhan rakyat indonesia. Masih ada sejuta pertanyaan untuk memastikan bahwa survey itu benar-benar valid. Dan menurut saya, sebuah kesalahan besar jika hasil survey yang hanya dilakukan pada sekelompok orang lantas dikatakan bahwa itulah pendapat rakyat indonesia. Jumlah pemilih pada pileg 2014 yang mencapai 185 juta orang tentu tidak bisa disamakan dengan jumlah responden survey yang hanya berkisar pada angka 1250-an. Sungguh perbedaan yang sangat jauh.

Kita sedikit berkaca pada Pemilu 2004 dan 2009. Waktu itu, hampir semua lembaga survei merilis data yang menyebutkan bahwa elektabilitas PKS rendah. Namun setelah pemilu, PKS justru mengantongi suara yang lebih tinggi dari pada yang dilansir lembaga-lembaga survei. “2004 tidak ada survei yang bilang PKS di atas 3 persen. Faktanya kita dapat 7,4 (persen),” sebut ahmad heryawan.

Jadi fenomena ini adalah rekayasa politik. Lalu mengapa survey-survey tentang elektabilitas parpol ini terus dinaikkan? Direkayasa sana-sini dan di-boomingkan sebesar-besarnya? Menaikkan pamor. Itu salah satu alasannya. Berdasarkan laporan yang terbit di jawa pos, kemungkian golput masih menembus angka 56 persen. Tentu setiap parpol akan terus berlomba untuk mencari muka dihadapan orang-orang yang masih belum menentukan pilihan ini. Orang-orang yang memilih untuk golput, salah satunya, karena mereka tidak begitu yakin dengan semua partai yang akan mereka pilih. Disisi lain, mereka juga tidak terlalu mengikuti perkembangan yang sedang terjadi saat ini, lalu tidak mau mengambil pusing dengan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Mereka akan mengikuti siapa yang menurut banyak orang dinilai “lebih layak”. Maka inilah waktu yang tepat untuk menampakkan bahwa partai tersebut mempunyai elektabilitas tinggi. Harapannya adalah , orang-orang yang tidak mengikuti pemberitaan dan tidak mengetahui fakta-fakta yang ada akan terbawa arus trend survey abal-abal ini. Mereka akan mempercayai kebenaran yang tidak sepenuhnya benar ini.

Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita bukanlah masyarakat yang terlalu dewasa. Kita terlalu gampang tersanjung dengan hal-hal kecil dan terlalu sering meninggalkan hal yang lebih esensial. Contoh, paras dan pencitraan.

Tokoh pemimpin yang mempunyai paras lebih ganteng dan berwibawa tentu mempunyai kans yang lebih tinggi untuk diterima di kalangan masyarakat. Lalu berikutnya, ketidak dewasaan itu tercermin dari terlalu menghambanya rakyat kita pada media. “Tokoh x blusukan, tokoh x merakytat”. Berita itu di-bom setiap hari, diangkat tinggi-tinggi, dan dijatuhkannya tokoh lain yang sebenarnya juga sama blusukannya. Masyarakat kita lebih suka pada media daripada fakta –yang memang sangat sulit ditemukan-.

Saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang mendapat informasi dari rekan wartawan. Menurut wartawan tersebut, telah terjadi koordinasi diantara para bos-bos media bahwa mereka akan mengangkat salah seorang tokoh tertentu. Dia akan dijadikan dewa dalam segala pemberitan yang ada, lalu kemudian di waktu yang bersamaan, mereka menghancurkan salah satu partai politik yang waktu itu tersandung kasus korupsi. Berita itu dibesar-besarkan hingga jauh dari fakta sebenarnya, dan tetap menjadikan sang dewa terus mengangkasa.

Dampak dari pemberitaan itu adalah, partai politik yang mempunyai dewa itu punya elektabilitas tinggi. Padahal seharunya dibedakan antara elektabilitas tokoh dengan partai. Partai itu kumpulanmorang-orang. Sedangkan tokoh itu adalah bagian kecil dari gerak partai itu. Nah, masyarakat kita tidak terlalu dewasa dengan hal ini. Mereka menganggap bahwa jika partai tertentu punya potoh yang baik, maka baik pula partainya. Padahal tidak demikian. Inilah yang terjadi dengan PDI saat ini. Kehadiran jokowi dan bi risma ternyata berpengaruh besar bagi partai berlambang moncong putih ini. Elektabilitas mereka meningkat. Padahal lihat saja data korupsi diatas.

Pun dengan kondisi yang berbeda. PKS yang seharusnya paling diterima karena paling sedikit melakukan korupsi, dengan peran media yang membabi buta menghabisinya karena kasus korupsi LHI, kini harus terima berada di urutan bawah.

Kesimpulan     :

Pertama, ada perbedaan yang tidak bisa disamakan antara hasil survey dan berdasarkan data. Elektabilitas itu adalah hasil survey yang harus dipertanyakan kevalidannya. Dan sangat lucu jika hasil survey yang hanya melibatkan 1250-an responden itu dikatakan mewakili pendapat rakyat indonesia yang mencapai 180 juta pemilih di tahun ini. Sedangkan data partai terkorup itu adalah murni data, fakta yang jelas kebenarannya.

Kedua, ini adalah permainan media yang tak ingin partai islam menunjukkan taringnya. Maka dibuatlah rekayasa dan konspirasi sedemikian rupa yang sebisa mungkin menjatuhkan partai islam tertentu dari segala sisi, dengan menaikkan salah satu tokoh atau partai yang lain. Coba kita lihat siklus yang terjadi. Mereka mengangkat tinggi-tinggi satu partai, dan menenggelamkan se-tenggelam-tenggelamnya partai lain. Dan itu partai islam, dengan indeks korupsi terendah –yang seharusnya justru paling dipercaya-

Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah saatnya kehancuran –Muhammad SAW-

Fenomena Masyarakat Transaksional Dalam Menjatuhkan Pilihan (Triana Rahmawati )

Fenomena Masyarakat Transaksional Dalam Menjatuhkan Pilihan (Triana Rahmawati )

“Kalau Anda ingin mengetahui karakter seseorang, beri diakekuasaan” –Abraham Lincoln

Menjelang pemilu 2014, ada banyak pertanyaan yang muncul di permukaan. Mengapa partai-partai besar yang korupsinya tinggi tetap diikuti dengan elektabilitas yang tinggi juga di masyarakat, menurut hasil survey  yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey di Indonesia. Para pemikir politik yang kritis menanyakan, fenomena apa yang sedang menjangkit di masyarakat Indonesia? Bukankah selama di beri  kekuasaan mereka menyalahgunakannya dengan cara melukai kepercayaan public melalui tindak pidana korupsi?  Apa yang menyebabkan public masih memberi kepercayaan kepada partai-partai tersebut untuk memegang kekuasaan terbesar di negeri ini, kekuasaan politik yang menentukan seluruh sector kehidupan rakyat Indonesia?

DIAGRAM SURVEY PARTAI KORUP DI INDONESIA

Di bawah ini adalah survey yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga disajikan dalam bentuk diagram  dan rangking yang mudah dipahami pembaca, hasilnya pun serupa dari survey yang satu dengan survey yang lain dan fakta ini telah disebarkan ke masyarakat luas oleh para aktivis kampus ataupun masyarakat pada umumnya sebagai upaya untuk mewujudkan pemilih yang cerdas untuk pemilu berkualitas. Dari diagram yang disajikan di atas, 3 partai besar yang hasilnya dinyatakan paling korup adalah PDIP, Golkar dan Demokrat. Seharusnya jika masyarakat Indonesia cerdas, maka mereka tidak akan memilih lagi partai-partai yang korupsi, karena terbukti tidak amanah dan merugikan Negara. Dan kita sama-sama meyakini bahwa musuh besar kita adalah korupsi. Maka tak heran jika berita korupsi menjadi berita yang laris di ikuti masyarakat hingga ditayangkan berulang-ulang di berbagai media televisi nasional dan menimbulkan dampak ketidakpercayaan public pada partai politik. Tapi yang mengejutkan, ketika jajak pendapat atau survey dilakukan oleh berbagai lembaga survey di Indonesia, terkait elektabilitas partai atau siapa yang akan mereka pilih jika pemilu nanti, yang unggul adalah ketiga partai yang menjadi tiga besar partai terkorup di Indonesia seperti yang dapat kita lihat di atas. Ketiga hasilnya menunjukan bahwa 3 partai besar pilihan masyarakat dari survey yang dilakukan menjelang pemilu 2014 adalah partai yang menduduki urutan dengan tindak pidana korupsi tertinggi.

Sebelum analisis kasus di Indonesia. kita samakan persepsi dengan membedakan elektabilitas dan popularitas. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga popular.

Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui public, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan. (http://obrolanpolitik.blogspot.com/2013/03/beda-pengertian-elektabilitas-dan.html)

ANALISA FENOMENA

  1. Tingginya Pragmatisme Masyarakat

Dari data dan fakta yang disajikan di atas, kita dapat mengajukan dugaan awal atau hipotesa bahwa fenomena tingginya partai besar yang banyak melahirkan koruptor namun diikuti dengan tingginya elektabilitas di masyarakat disebabkan tingginya pragmatisme masyarakat. Masyarakat Indonesia belum cerdas dalam berpolitik, banyak dari mereka yang belum menyadari bahwa politik merupakan unsur kehidupan yang paling penting dan paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang berujung menjadi nasib suatu Negara. Mayoritas masyarakat acuh tak acuh pada politik, mereka lebih memilih apatis dan bangga menjadi golongan putih yang tidak memiliki harapan lagi pada politik di negerinya. Padahal besarnya kekuasaan politis yang mengelola APBN hampir mencapai Rp.2000Triliun, berpeluang besar terjadinya penyalahgunaan seperti korupsi karena rendahnya pengawasan dari public.  Demokrasi memang tidak akan berjalan sesuai harapan jika rakyatnya masih miskin dan lapar. Kita tahu bahwa 30% masyarakat Indonesia dalam status miskin dengan penghasilan $1 per hari, rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan juga mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang belum cerdas dalam pengetahuan apalagi perpolitikan. Maka menjadi hal wajar jika mereka sibuk mengurusi  urusan pribadi dan mengabaikan urusan politik negerinya. Mereka menjadi masyarakat yang apatis, pragmatis bahkan transasksional dalam memilih pemimpin negerinya. Mereka memilih pemimpin berdasarkan serangan fajar, siapa yang mampu membayar mahal maka itu yang akan menjadi pilihan. Masyarakat tidak peduli berapa banyak kader partainya yang masuk bui, mereka lupa berapa kerugian Negara, yang mereka tahu adalah apa yang bisa partai berikan berwujud konkret seperti uang untuk rakyatnya.

  1. Rendahnya Kualitas Pemilu

Pemilu merupakan salah satu cara dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara “one man one vote”. Namun rasa-rasanya masih rendah tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi, dilihat dari bagaimana cara mereka memandang pemilu dan menjatuhkan pilihan pada calon wakil rakyatnya. Pemilu merupakan hal terpenting dalam menentukan calon pemimpin. Baik dan buruknya pemimpin ditentukan dari hasil pemilu yang dilakukan pada tanggal 9 April dan 9 Juli nanti misalnya. Dimana satu suara dapat menentukan nasib Indonesia lima hingga sepuluh tahun mendatang. Nasib Indonesia ditentukan oleh para pemimpin politik yang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidak terbangun dalam kontruksi sosial masyarakat. Pemilu hanya menjadi pesta demokrasi yang dianggap rutinitas dan menghabiskan biaya tinggi, namun hasilnya adalah melahirkan koruptor-koruptor baru karena tidak cerdasnya pemilik suara yakni rakyat Indonesia itu sendiri. Wajar, karena banyak suara yang bisa di beli dalam sehari. Bahkan banyak yang memilih untuk tidak memilih (golput) dengan alasan kekecewaan dan tingginya kecurangan para pelaksana pemilu itu sendiri. Pemimpin berkualitas hanya dapat dihasilkan dari pemilu yang berkualitas dengan syarat pemilihnya harus cerdas.

  1. Masyarakat Transaksional

Rakyat menjadi Tuhan di Negara demokrasi. Suara mereka begitu berarti, dicari bahkan dibeli ketika pemilu sudah menanti. Setelah pemimpin terpilih, mereka kembali menjadi budak yang harus bekerja untuk menyambung hidup dan membayar pajak. Pemimpin datang kembali 5 tahun kemudian ketika pemilu akan datang menjelang. Maka tak heran, jika banyak rakyat yang menuntut “apa yang mereka dapatkan jika mereka memilih calon tersebut?”. Akhirnya para calon wakil-wakil rakyat berebut menebar amplop untuk mendulang suara dan mendapatkan kursi kekuasaan di negaranya. Masyarakat memilih untuk bukti  nyata yakni berupa uang. Mereka tak berharap lagi pada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat, karena pada nyatanya banyak caleg yang mengobral janji namun tak terbukti dan rakyat tak bisa menagih janji-janji ini ketika mereka sudah berkuasa. Maka mereka memilih menagih uangnya ketika suara mereka di minta. Akhirnya pemilu Indonesia membutuhkan biaya yang mahal, nilainya ratusan juta hingga triliuanan. Tergantung tinggi rendahnya kursi kekuasaan yang direbutkan. Setelah mereka mendulang suara, mereka harus mengembalikan modal kampanye dengan cara menyalahgunakan uang Negara, korupsi misalnya. Itulah yang menyebabkan partai-partai besar memiliki elektabilitas tinggi walaupun korupsinya juga meninggi. Karena suara dalam demokrasi sama dengan satu, maka suara professor maupun tukang batu sama-sama di hitung satu. Jika jumlah suara yang transaksional lebih tinggi, maka partai yang tinggi korupsi tetap menjadi pemenang pemilu.

Kesimpulan dari fenomena tersebut adalah tingginya jumlah masyarakat yang transaksional , mengakibatkan biaya pemilu mahal dan partai yang memiliki banyak uang keluar menjadi pemenang. Elektabilitas ditentukan dari berapa banyak mereka bisa membayar suara rakyat, bukan lagi berapa jumlah suara rakyat cerdas yang sadar akan kualitas dan totalitas kinerja suatu partai. Maka banyak partai yang bersih, jujur dan kinerjanya berkualitas dikalahkan partai kakap yang kuat membeli suara rakyat. Elektabilitas mereka di masyarakat pun tenggelam, karena kualitas demokrasi kita masih rendah dengan banyaknya jumlah otak yang bodoh dan perut yang lapar. Jika otak mereka bodoh mereka tidak akan berfikir dalam menentukan pilihan, pilihan mereka mengikuti perut mereka yang lapar. Demokrasi berkualitas hanya untuk Negara yang rakyatnya melek pendidikan dan perutnya sudah kenyang. Begitulah analisis saya mengenai fenomena tersebut.

Ketimpangan Tingkat Elektabilitas Masyarakat pada Parpol Pilihan (Okthina Damaryanti)

Ketimpangan Tingkat Elektabilitas Masyarakat pada Parpol Pilihan (Okthina Damaryanti)

Setiap manusia sudah tentu memiliki musuh atau lawan, salah satunya yaitu sebuah kegiatan yang kita sebut dengan istilah korupsi. Korupsi di Indonesia di telinga kita bahkan sudah tidak terasa asing. Katanya musuh, tapi kenapa justru dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin? Sebuah tanda tanya besar bagi kalangan pengamat-pengamat politik yang jeli, sebaliknya bagi kalangan awam memandang fenomena tersebut paling dianggap sepele, bahkan ada yang baru sadar bahwa golongan yang mewadahi pemimpin pilihannya terjerat kasus korupsi. Kita tengok pada data kasus korupsi berikut ini yang diunggah oleh kalangan masyarakat, namun sempat mengalami pro kontra dari tim ICW. Berdasarkan pemaparan dari Iwan dalam blognya http://iwanyuliyanto.wordpress.com bahwa Tim ICW sebenarnya mengapresiasi dengan unggahan tersebut, namun yang membuat tim ICW kecewa yaitu pencantuman logo ICW pada tabel dan grafik yang dibuat @KPKwatchRI adalah tidak pada tempatnya, kecuali sebelumnya mereka berkolaborasi dalam penyusunan dan ada kesepakatan bersama. Tim @KPKwatchRI telah menyampaikan alasan bahwa pencantuman logo ICW adalah bentuk apresiasinya atas keterbukaan informasi yang dilakukan ICW terhadap websitenya. Mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari prinsip / etika jurnalisme secara umum, yaitu jika mengambil bahan / data harap mencantumkan sumbernya. Itu betul, mereka telah menampilkan sumbernya, namun tidak tepat untuk pemakaian logo organisasi, ada aturan bakunya sehingga

Terkait dengan tingkat elektabilitas masyarakat, bisa dibilang seimbang. Seimbang antara partai terkorup dengan tingginya juga elektabilitas masyarakat. Hal semacam itu kenapa dapat terjadi? Perlu kita analisis akar penyebabnya, segala hal yang tujuannya untuk menangani sebuah maslah maka kita butuh flashback pada titik penyebanya apa,  karena tidak dapat kita menyalahkan dari pihak partainya saja atau masyarakat. Menurut komentar dari rekan saya seorang Mahasiswi FMIPA UNS, menanggapi hal seperti itu dia mengatakan bahwa penyebabnya ada beberapa hal:

  1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai partai yang mereka pilih bahwa jika sebenarnya korupsi telah mereka (parpol) lakukan. Apalagi untuk kalangan masyarakat pedesaan yang notabene mereka hanya tahu cover yang melatarbelakangi mereka memilih, partai mana yang terlihat pro rakyat, yang terlihat langsung turun kepada masyarakat langsung maka itulah yang dipilih. Ketidaktahuan terjadi karena tidak  adanya ketransparansian.
  2. Persepsi awal dari masyarakat pada salah satu partai yang dulunya dianggap bagus, maka sekarang kembali mereka memilihnya. Padahal tidak selamanya partai tersebut mengalami proses kepemimpinan yang sama baiknya, karena secara realita beda pemimpin beda gaya dan cerita.
  3. Banyaknya kasus golput yang merambah pada masyarakat yang sebenarnya suaranya itu dapat memilih partai yang bisa jadi partai itulah yang tingkat korupsinya rendah/ bahkan bersih. Namun karena didominasi dengan suara masyarakat pada partai yang pada data di atas korup, maka partai itulah yang tertinggi tingkat elektabilitas dari masyarakat.

Dari pandangan rekan saya di atas dan dari tabel mengenai tingkat korupsi dari masing-masing partai dapat saya analisis bahwa memang benar tingkat elektabilitas masyarakat tinggi pada partai yang justru tingkat korupsinya tinggi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya transparansi dari masing-masing partai mengenai proses keuangan khususnya. Tidak ada salahnya untuk ke depannya untuk meningkatkan tingkat ketransparansian, ketika masa kampanye diadakan sebuah forum atau pemberitahuan yang memaparkan mengenai alur keuangan pra, ketika, dan pasca kepemimpinan. Dari hal sederhana ini dapat sedikit dikurangi.

Strategi Pencitraan untuk Menarik Hati Masyarakat (Restu Widyana Wisman)

Strategi Pencitraan untuk Menarik Hati Masyarakat (Restu Widyana Wisman)

Isu Politik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat saat ini yakni mengenai Pemilu 9 April 2014, Pemilu Legislatif untuk calon DPR dan DPRD serta Pemilu Presiden yang akan dilakukan beberapa bulan setelah pemilu legislatif. Menjelang Pemilu tersebut, banyak  cara yang dilakukan oleh para calon dewan dari berbagai jenis partai untuk menarik simpati masyarakat. Segala bentuk model kampanye dilakukan, diantaranya ada sebagian partai politik yang berkampanye dengan cara blusukan, bakti sosial atau dengan cara hiburan yang mengundang artis populer. Semua itu merupakan bentuk dan strategi partai politik untuk memenangkan suara dan mendapat dukungan serta kepercayaan dari masyarakat. Namun dewasa ini, fenomena politik yang terjadi di Indonesia begitu dilematik, masalah korupsi mampu menjadi pertimbangan dalam hal penentuan calon legislatif dari suatu partai. Korupsi merupakan akar utama kebobrokan suatu bangsa, karena korupsi telah merusak moral serta jati diri bangsa. Saat ini, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia banyak melibatkan partai politik yang ada di dalamnya, bahkan kenyataan yang terjadi saat ini, partai politik yang mempunyai kader koruptor tebesar justru memiliki elektibilitas tinggi dari masyarakat. Banyak faktor penyebab hal tersebut, diantaranya yakni masalah pencitraan dari partai politik tersebut. Misalnya saja pencitraan yang dilakukan oleh partai politik PDIP dengan menggaet Jokowi untuk maju menjadi Presiden, pencitraan secara personality ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh partai tersebut. Citra Jokowi yang positif mampu menarik masyarakat untuk memberikan suara pada partai PDIP tersebut. Hal ini, merupakan bentuk pencitraan partai dalam hal memperbaiki citra buruk yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peran media massa dan media elektronik sangat berpengaruh besar dalam hal mempengaruhi persepsi masyarakat, misalnya saja berdasarkan data yang diberikan oleh KPK Watch tentang partai politik yang mempunyai kader korupter terbesar faktanya jatuh pada PDIP dan partai yang memiliki kader koruptor terkecil jatuh pada PKS.

Dari data tersebut kita bisa kita simpulkan bahwa PDIP merupakan partai dengan jumlah korupter paling besar apabila dibandingkan dengan partai – partai yang lainnya namun karena media massa dan elektronik jarang mengekspos berita itu ke public maka citra PDIP jauh lebih baik di mata masyarakat awam jika dibandingkan dengan citra PKS yang saat ini mendapat persepsi buruk di masyarakat. Padahal jika dilihat kenyataannya, PKS masih jauh lebih baik dari PDIP.

Peran media massa memang sangat besar dalam hal tersebut, bagi sebagian masyarakat yang kurang peka terhadap isu politik, persepsi dan opini yang sering muncul dimedia massa ataupun media elektronik mampu menjadi pertimbangan serta tolak ukur untuk memilih calon legislatif ataupun presiden, hal tersebut mampu dibuktikan dengan fakta partai politik yang mempunyai kader koruptor terbesar justru mempunyai elektibilitas tinggi jika dibandingkan dengan partai-partai yang mempunyai kader koruptor kecil tetapi elektibilitasnya kecil.

Pengelolaan tata Keuangan Partai politik yang profesional demi terciptanya pemilu yang transparan , akuntabel, dan bebas korupsi  (Bifa Wisnu Pradipta )

Pengelolaan tata Keuangan Partai politik yang profesional demi terciptanya pemilu yang transparan , akuntabel, dan bebas korupsi (Bifa Wisnu Pradipta )

  1. Latar Belakang

 Dalam rangka mewujudkan suatu output pemilu yang maksimal, partai politik sebagai penyalur aspirasi dan pendidikan politik masyarakat diharapkan dapar bertindak dan bekerja secara professional dan bermoral. Hal ini adalah karena salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam proses politik negara Indonesia yang demokratis adalah lewat pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu juga memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu dalam konteks penulisan ini peran partai politik menjadi sangat strategis dalam pemilu baik pra pemilu maupun pasca pemilu. Hal tersebut tidak terlepas dari salah satu fungsi partai politik menurut Rahman yaitu Artikulasi Kepentingan atau suatu fungsi untuk menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. [1]

Ditinjau dari pengertian nya, menurut Miriam Budiardjo Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[2] sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan yang baik berdasarkan prinsip “checks and balances”. Sebaliknya, efektifitas bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sesuai prinsip “checks and balances” juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara.

Di sisi lain, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan sehingga praktik korupsi seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi partai politik di Indonesia. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi. Dalam keterkaitan dugaan korupsi politik, Partai Demokrat memiliki kedudukan pertama dengan persentase 28,40 persen, disusul Partai Hanura (23,50 persen), PDIP (18,08 persen), PKS (17,24 persen), Partai Golkar (16,03 persen), PKB (14,28 persen), PPP (13,16 persen), dan Partai Gerindra (3,85 persen).[3]

Data yang sangat memprihatinkan ini menjadi tambah mengejutkan apabila dikaitkan dengan tingkat rasio elektabilitas dan perolehan jumlah kursi di lembaga parlemen khususnya DPR yaitu 1. Demokrat 21.703.137 (20,85 %) 148 kursi, 2. Golkar 15.037.757 (14,45 %) 108 kursi, 3. PDIP 14.600.091 (14,03 %) 93 kursi, 4. PKS 8.206.955 (7,88 %) 59 kursi, 5. PAN 6.254.580 (6,01 %) 42 kursi, 6. PPP 5.533.214 (5,32 %) 39 kursi, 7. PKB 5.146.122 (4,94 %) 26 kursi, 8. Gerindra 4.646.406 (4,46 %) 30 kursi, 9. Hanura 3.922.870 (3,77 %) 15 kursi.[4] Ini menunjukan asumsi logis bahwa tingkat elektabilitas partai mempunyai korelasi yang linear dengan tingkat kasus korupsi yang terkait dengan partai politik tersebut.

 B.     Tata Kelola Partai Politik yang bermasalah

Kasus-kasus korupsi yang hangat kita dengan beberapa waktu terakhir ini seperti kasus korupsi Wisma Atlet, suap impor daging sapi, suap migas, suap Hakim MK, dilakukan oleh oknum partai politik yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dengan perbuatan merugikan negara untuk mengembalikan utangnya pada partai politik atas keterpilihan sebagai legislator/pejabat perwakilan partai. Motif yang sering muncul adalah tingginya biaya politik pemenangan pilkada sehingga ada kewajiban mengembalikan biaya yang timbul dengan penyalahgunaan anggaran negara/daerah.  Fakta yang dipaparkan menunjuk satu pangkal permasalahan, yaitu partai politik.

            Logika dasar yang dapat menjelaskan argumen tersebut: (1) Korupsi sistemik merupakan kejahatan terorganisir, melembaga yang hanya dapat dilakukan bersama dalam satu atau lintas lembaga (2) Sistem yang berjalan, mulai dari Pemilihan Langsung hingga operasional kehidupan bernegara memberi insentif lebih tinggi untuk korupsi daripada mematuhi aturan hukum.[5]

            Studi kasus menunjukkan keterwakilan parpol dalam berbagai lembaga menjadi pelaku kejahatan, bekerjasama secara rapi melakukan tindak pidana korupsi Contoh nyata lain adalah tingginya biaya politik memunculkan moral hazard mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan sehingga memicu penyalahgunaan wewenang pejabat partai tersebut. Benarkah partai politik menjadi pihak yang harus dievaluasi untuk mengatasi korupsi sistemik di Indonesia? Bedah regulasi Partai Politik dan analisis data menjadi dasar kajian untuk melihat tata kelola partai politik di Indonesia saat ini.

C.    Membedah Regulasi Partai Politik dan Tata Kelola Keuangannya

Apabila kita mencoba membedah regulasi terkait partai politik, kita akan menemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan bagaimana seharusnya tata kelola partai politik, khususnya pada akuntabilitas dan transparansi keuangannya. UU No. 2 tahun 2011 sebagai perubahan UU No. 2 tahun 2008 menyebutkan beberapa poin penting, salah satunya perubahan pasal 39 menyebutkan: “Pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam AD ART” diubah menjadi (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi diatur lebih lanjut pada poin selanjutnya: (2)“Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Ayat selanjutnya juga menyebut bagaimana partai politik setidaknya harus memberikan laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan arus kas.

Faktanya, kami tidak menemukan laporan keuangan yang dipublikasikan, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik (website dan media sosial) yang akhir-akhir ini gencar dipergunakan sebagai alternatif media kampanye, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan pengelolaan partai politik ke publik. Aturan ini seperti hanya imbauan yang tidak memiliki kekuatan hukum dan sanksi mengikat pada partai politik.

Inilah sebenarnya informasi penting yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas bagaimana partai politik memperoleh dananya, sumbernya dari mana, pengeluaran operasional dan penggunaannya seperti apa, sehingga hal mencurigakan dapat dideteksi dari publikasi laporan keuangan setiap periodenya. Semakin banyak kasus korupsi, dengan terdakwa oknum partai politik, bermotif “setor kas partai” akan menjadi statemen yang tidak mengenakkan bagi partai politik yang semakin tidak populer di mata masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan ini bisa menjadi jawaban, bagaimana “indeks integritas”partai politik ini seperti apa, menghilangkan stigma partai politik sebagai mafia anggaran dalam sistem kehidupan bernegara.

D.    Kajian dan Kalkulasi Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Partai Politik

            UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik sebenarnya telah mengatur secara saksama sumber dana partai politik dan batasan sumbangan dari pihak tertentu. Salah satu sumber dana partai politik adalah alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Daerah (APBN/APBD) Disebutkan pula dalam UU No.2 tahun 2011 dan UU. No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) pengaturan lebih rinci tentang pertanggungjawaban partai politik atas alokasi anggaran negara untuk partai politik ini. Partai politik wajib melaporkan penggunaan dana APBN/D kepada pemerintah setahun sekali setelah diperiksa BPK. Alokasi dana ini diberikan berdasarkan jumlah suara yang didapat. Sebenarnya, untuk apa anggaran negara diberikan pada partai politik? Permendagri No.5 tahun 2009 menyebutkan alokasi anggaran ini diharapkan menjadi dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Regulasi menyatakan dengan tegas pelaporan penggunaan dana dari APBN/D ini. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh.signifikansinya

            Data dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tahun 2011,[6] menunjukan :

Berdasarkan simulasi FITRA terhadap alokasi APBN 2011 untuk Partai Politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh legislatif (DPR) menunjukkan bantuan APBN untuk operasional partai politik sangatlah kecil, tidak begitu signifikan dalam dana operasional partai politik. Sebagai perbandingan baru-baru ini Konvensi Demokrat sebagai bentuk penjaringan calon presiden dari partai Demokrat menghabiskan Rp 40 Miliar, 20 kali lebih besar dari jumlah bantuan APBN 2011 untuk partai Demokrat. PDIP Perjuangan membutuhkan 10 miliar untuk menang pemilihan gubernur Jawa Tengah yang notabene sebagai kandang PDIP. Kesimpulannya bantuan alokasi APBN untuk partai politik tidak cukup signifikan dibanding perputaran dana yang ada untuk operasional partai. Kalau pun regulasi mengatur secara tegas partai politik mempertanggungjawaban dana alokasi ini, bukan suatu hal yang cukup signifikan untuk mendorong proses akuntabilitas dan transparansi partai politik, karena secara jumlah tidak begitu signifikan.

  1. E.     Meneropong 2014: Akuntabilitas dan Transparansi Partai Politik Masa Kini

            Pada bagian akhir tulisan, kami mencoba menyajikan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) tentang akuntabilitas dan transparansi partai politik. Survei dilakukan bulan Juni hingga April 2013. Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan referensi untuk melihat bagaimana komitmen partai politik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik di mata publik. Metode pengambilan data sendiri menggunakan kuisioner dengan narasumber informan kunci dari partai politik di tingkat DPP, tak terkecuali bendahara umum DPP Partai politik. Berikut lampiran grafik hasil penelitian:

Ada 9 responden yang menjadi objek penelitian yakni Partai Gerindra, PAN, PDIP, Partai Hanura, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS. Dari 9 responden, lima partai yang menjadi objek komparasi indeks partai politik yaitu PAN, PDIP, PKB, Partai Hanura, dan Gerindra sangat kooperatif dengan proses penelitian, PPP kooperatif, PKS dan Demokrat kurang kooperatif, sedangkan Partai Golkar tidak kooperatif. Indeks 1-4 menunjukkan semakin angka mendekati 4 maka semakin baik performa yang ditunjukkan. Hasil penelitian TII menunjukkan poin transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap informasi yang wajib dipublikasikan.

Hal ini yang kemudian menjadi tantangan pada Pemilu 2014. Persaingan keras antar partai untuk mendapatkan kursi legislatif dan presiden akan memunculkan berbagai strategi pemenangan dengan variabel biaya yang berpotensi tidak terkontrol. Biaya politik tinggi, tata kelola partai politik yang amburadul, status quo dalam sistem partai politik hanya akan membawa Indonesia kembali pada tradisi “balik modal” dengan modus korupsi semakin parah, korupsi di berbagai sektor.

Hal ini sesuai dengan teori dari Richard S. Katz dan Peter Mair yang mengatakan bahwa pada periode sekarang ini, partai politik dalam kaitannya  antara masyarakat sipil dan negara, telah muncul suatu model partai baru, yaitu partai kartel, dimana partai “berkolusi” menjadi agen dari negara dan menggunakan sumberdaya-sumberdaya negara (partai negara) untuk memastikan kehidupan kolektif mereka sendiri sehingga tetap bisa eksis.[7]Harus ada perubahan, khususnya pada tata kelola partai politik sehingga tidak membiarkan praktik korupsi menjadi makin  tumbuh subur lagi.

F.     Penutup

 

Dari tulisan yang penulis paparkan, masuk akal kiranya apabila kelak dalam pemilu 2014 yang akan segera dating, partai politik lebih diatur dalam pengelolaan dan kegiatan nya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan pada perubahan tata kelola partai politik agar dapat menjadi lebih baik adalah :

  • pengelolaan keuangan partai politik dengan sistem reward and punishment lebih tegas pada partai politik sehingga berkomitmen mewujudkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
  • Memperlakukan Partai Politik layaknya entitas publik yang wajib mempublikasikan laporan keuangan partai politik yang telah diaudit di berbagai media, media cetak, dan elektronik.
  • Memperluas pengaturan pelaporan keuangan partai politik tidak hanya dana alokasi APBN maupun APBD saja tetapi juga dana partai politik secara keseluruhan.
  • Memasukkan standar audit terkait dana Non-APBN ke dalam UU Partai Politik


[1] Ramlan Subekti. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. hlm. 103.

[2] Miriam Budiarjo. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 161.

[3]Hukumonline. 2014. “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi” , artikel online. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat–seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi . diakses tanggal 22 maret 2014 pukul 22.38.

[5] Munir Fuady. 2004. Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.185.

[6] Arie Nurman, A Siswanto Darsono. 2011. Dimana Uang Kami ? Advokasi Anggaran Di Indonesia. Jakarta : IBP. hlm. 32.

[7] Richard S. Katz, Peter Mair. Changing Models of Party Organization and Party Democracy, Party Politics, Vol 1, No. 1, 1995. hlm. 342-343.