*Erny Ratnawati

OPINI JOGLOSEMAR dimuat rabu kamis 5 Juli 2012

Ribuan koin terkumpul. Tidak hanya koin. Berbondong bondong rakyat mulai bersama tergerak meyumbangkan apa yang ia punya untuk membantu menegakkan gedung baru KPK yang terganjal didirikan oleh karena tanda bintang oleh komisi III DRPR itu.  Saweran cinta untuk KPK laris manis bak cendawan di musim hujan. Mulai dari berkilo kilo teralis besi yang disumbangkan warga Solo, hingga celengan ayam seorang anak 4 tahun ikut meramaikan sekian dari ratusan saweran yang digelar diseluruh penjuru nusantara. Sebuah potret bahwa rakyat kita meski jengah, namun spirit mereka tak lekang dalam gerakan bersama pemberantasan korupsi. Sebuah tauladan yang harusnya jadi tamparan bagi para elitis negri ini. Gerakan pemberantasn korupsi adalah gerakan atas kesadaran moral bersama untuk menyelamatkan negeri yang akut ini.

 Ya. Terlepas dari huru hara kini yang tengah terjadi yang disnyalir sebagai usaha penggembosan KPK Kita tak boleh lupa  atau teralihkan dengan sederet pekerjaan rumah esensila yang belum jua terselesaikan.  Kasus korupsi wisma atlet, hambalang, suap BI, dan terlalu banyak deret kasus lain jika dituliskan disini. Kasus kasus tersebut tak boleh dibiarkan menguap seiring dengan pengalihan isu yang tengah berhembus kencang. Selain pada itu, kita selayaknya harus segera berfikir dan menguras otak  kembali untuk mencarikan solusi demi menghabisi wabah endemic satu ini.

Harus kita akui bersama bahwa korupsi seakan-akan sudah menjadi hal biasa di negeri ini, lumrah dan wajar sehingga tak seorangpun yang merasa berpikir seratus kali untuk melakukan korupsi. Terlihat bahkan di beberapa hari terakhir, pemberitaan di media tentang korupsi pengadaan kitab suci Al- Qur’an di kementrian agama oleh sepasang pejabat bapak anak membuat kita tak berhenti menggeleng gelengakn kepala dengan begitu akutnya perilaku korup anak bangsa ini. Tak heran, jika Political and economic Risk consultancy  mencatatkan di 10 tahun terakhir, Indonesia selalu masuk dalam 10 besar peringkat negara negara terkorup se-dunia. Sebuah report tragis yang menempatkan negara kita sebagai negara terkorup sejajar dengan Ethiopia, Kamerun, dan Azerbaijan, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,8 dengan skala 10 untuk Negara terbersih dari korupsi. Sungguh sebuah trade mark yang buruk yang disandang bangsa ini.

Korupsi sudah benar-benar mendarah daging. Corrupt culture (budaya korupsi ) sudah sedemikian menjamurnya. tak heran korupsi dinisbatkan menjadi extraordinary crime ( kejahatan luar biasa) di negri ini. Menurut laporan World Bank Kebocoran dana pembangunan Indonesia dengan 11 titik kebocoran hampir menyerap 30 % dana pembangunan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir dan menembus angka trilyunan rupiah pertahun. Sebagian masuk ke kantong kantong yang tidak jelas juntrungnya yang kemudian berimbas tidak terealisasaikan pemenuhan fasilitas kesejahteraan untuk rakyat serta adanya destruksi ekonomi yang sistemik karena financial keuangan yang terganggu akibat anggaran dana yang dikorupsi. Dampak sosialnya, korupsi memiliki dampak yang sangat dahsyat terkait dengan merosotnya human capital. Ketiadaan infrastruktur yang cukup bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat kebanyakan rentan terhadap berbagai penyakit dan rendah dalam kompetensi serta berkontribusi  menjadi factor menggunungnya angka kemiskinan dari hari ke hari di bangsa ini.

Menggagas Aksi

Berbagai upaya reformasi di bidang penegakan hukum dan pencegahan korupsi  harus diupayakan. Strategi yang dicanangkan setidaknya juga dapat menyentuh ranah ranah yang terkait dengan korupsi secara keseluruhan. Diantaranya meliputi penegakan hukum, perbaikan tata kelola keuangan negara, controlling system, dan upaya preventif atau pencegahan. Semuanya menjadi lingkaran yang harus saling mensupport, karena mata rantai ini saling terkait dalam upaya untuk menghadapi tantangan endemic korupsi yang sudah semakin merajalela.

Penegakan hukum (law enforcemment) yang jelas, tegas dan tidak kenal kompromi menjadi salah satu pilar penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi. Harus ada hukuman yang jelas sekaligus sanksi keras untuk setiap para pelaku tindakan korupsi tanpa pandang bulu. Hukum harus dibersihkan dari para mafia hukum, makelar kasus dan mafia peradilan yang akan menggoyahkan penegakan hukum itu sendiri.  Bagaimanapun juga hukum yang “sakit” perlu disembuhkan kembali demi tegaknya supremasi hukum bangsa ini. Jangan sampai kemandulan hukum akan jadi boomerang bagi pemberantasan korupsi di negeri ini.

Mengenai manajemen tata kelola yang dapat digunakan sebagai jurus untuk meredam korupsi adalah standarisasi pengelolaan keuangan negara yang menganut 3 prinsip berlandaskan good corporate governance, tranparancy dan accountability. Ketiga point ini hendaknya menjadi standarisasi pijakan pengelolaan dan manajemen keuangan ditiap elemen struktur pemerintahan. Manajemen tata kelola keuangan yang menganut prinsip keterbukaaan dan akuntabilitas akan menjadi starting point untuk mengawal pembenahan sistem di  pemerintahan. Sistem yang potensial mengundang peluang untuk koruptif akan menjadi lahan empuk bagi  birokrat yang bermental korup pula. Maka dari itu, pembenahan tata kelola keuangan dan didukung dengan controlling system yang kuat, diharapkan akan membawa angin perubahan merangkak menuju kondisi yang lebih bersih dan lebih sehat.

Strategi yang lain adalah menciptakan controlling system yang baik. Point ini sangat dibutuhkan dalam upaya  untuk melawan korupsi di negri ini. Sering kali, lemahnya sistem pengawasaan telah mengundang peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Pengawasan secara intensif dan efektif terhadap bidang-bidang yang rawan korupsi perlu dimaksimalkan. Selain itu, controlling system juga bisa berasal dari peran serta aktif masyarakat.  Peran masyarakat dalam fungsi sebagai  kontrol sosial juga sangat dibutuhkan. Masyarakat berperan untuk ikut serta melakukan pengawasan di lingkungan sekitarnya, turut serta dalam rangka meminimalisir meluasnya praktik korupsi di masyarakat serta melakukan pelaporan jika terindikasi ada praktek korupsi yang terjadi disekitarnya. Dan masyarakat dapat pula melakukan pengawasan melalui pranata yang berkembang di masyarakat tersebut

Yang terakhir, adalah upaya preventif atau pencegahan, Usaha ini dapat mengambil andil dalam program mensukseskan Indonesia bebas korupsi dengan pencegahan sejak dini. Semisal upaya preventif di tataran usia sekolah atau mahasiswa, bisa diambil contoh melalui media pendidikan dengan optimalisasai kurikulum pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah salah satu upaya untuk menginternaliasikan moral value bagi generasi muda. Sebuah harapan terpatri disana. Generasi muda Indonesia kedepan semoga dapat menggerus budaya koruptif yang telah sekian lama mendarah daging. Oleh karena itu diharapkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang telah berkoar koar diwacanakan dapat diimplementasikan seoptimal mungkin untuk membangun karakter anak bangsa yang bermental bebas korupsi dan berakhlak mulia sedini mungkin.

Sebagai penutup Menyitir semangat founding fathers kita Ir. Sukarno  ” Bagi bangsa yang sedang berjuang, tiada stasiun akhir” . Perjuangan kita belum usai. Wujudkan cita cita dan perjuangan bangsa ini untuk bersih dari korupsi denga gerakan secara berkelanjutan. Hingga mimpi mimpi bertahun lamanya untuk Indonesia bebas korupsi di esok bukan lagi hanya sekedar mimpi di siang bolong, SEMOGA!