*Erny Ratnawati

 

Bulan puasa tiba ditengah hiruk pikuk “Ibukota memilih” sebagai awal gong pilkada di beberapa daerah lain yang menyusul setelahnya menjadi suatu kontemplasi menarik jika dicermati kembali. Menariknya, datangnya bulan suci ditengah agenda pemilihan pemimpin seperti ini, seakan menjadi sekian momentum refleksi bagi para pemimpin. Salah satu diantaranya bulan puasa mengajarkan hikmah untuk kembali menajamkan rasa empati pemimpin terhadap rakyat jelata.

Ditengah angka  400 ribu warga Jakarta berada di bawah garis kemiskinan dan setengah dari warga miskin tersebut berada dalam status rawan pangan ( Teguh,2012) tentu empati adalah kata paling tepat, tidak sekedar simpati. Dalam konteks ibadah secara fisik, berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga sendiri, seolah sudah menjadi  hal biasa bagi jutaan warga miskin ibukota tersebut. Puasa dalam artian karena memang tiada makanan untuk masuk ke perut perut berbalut tubuh kerempeng tersebut. Dengan pendapatan rata rata 10.000/hari tentu membagi selembar uang tersebut untuk  sesuap nasi bagi keluarga menjadi pemandangan mengiris hati. Oleh karena itu, ramadhan dalam bingkai rasa  turut berempati, kita tengah daijak ikut merasakan perih perut perut kelaparan ini selama bulan pengemblengan puasa 30 hari ini.

Sederet agenda umat Islam dalam bulan ramadhan ini, memang banyak bersentuhan dengan frase orang miskin. Selain puasa, di akhir ramadhan. pembagian zakat  bagi para mustahik zakat yang didominasi para fuqoro’ ( orang orang fakir) menjadi sekian agenda wajib. Namun, keprihatinan kita selayaknya kembali bermain dengan frasa kemiskinan ini di sisi lain.. Seakan tertampik dengan fenomena bulan puasa yang mengherankan, ketika justru memunculkan data berupa angka kriminalitas yang semakin merangkak. Paradoks di ukuran normative, namun wajar di wajah realita.

Cap kesholehan yang acapkali tersemat di bulan suci ini, dimana tersimbolkan dengan balutan busana muslim yang menjamur, ceramah bergema di sudut sudut kota hingga aroma religi yang masuk di layar kaca ternyata tak menggemingkan perilaku kriminil beranjak atau turun minimal di titik statis. Realita yang wajar dikata ketika  fakta ini kembali mengaca pada kata kemiskinan yang seolah jadi sumbu tiada habisnya. Pengabnya ibukota dan sesaknya mencari nafkah di megapolitan ini menjadi batas keharaman mencari nafkah tak lagi dihiraukan. Benarlah kiranya jika dalam  konteks agama  kefakiran (miskin) dekat dengan kekafiran. Angka kemiskinan yang tinggi bergandeng linier dengan angka kejahatan yang terjadi. Alasan yang klasik. Mencuri demi sekolah  dan baju lebaran anak, menjambret demi pengobatan istri yang sakit, merampok demi ongkos mudik  dan lain sebagaianya.

Sejenak dengan kembali membaca wajah Jakarta dengan rupa rupa reaita social kemiskinan diatas, tentu menjadi hal menarik, bukan menjadi agenda perebutan suara Foke Nara atau Jokowi ahok tentunya. Namun agar perhatian warga termarginalkan ini menjadi agenda prioritas gubernur terpilih kedepan. Mengingat hingga sekarang paradoks ibukota masih menjadi pemandangan biasa, dimana gedung gedung pencakar langit bersanding dengan rumah kolong kolong jembatan, ribuan anak jalanan tersebar dijalanan, pengemis, gelandangan dan sederet realita social khas orang miskin menjadi cerminan fakta bahwa ibukota masih menyisakan pekerjaan rumah berupa segudang permasalahan untuk pengentasan kemiskinan. Lecutan besar terutama kepada kaum elitis yang akan duduk memimpin kota megapolitan Jakarta bersegera menyusun agenda strategis pengentasan kemiskinan ibukota.

Pemimpin Pro-Poor

Dalam ajaran Islam tentang kepemimpinan, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan sahabat sahabatnya yang miskin  dimana dalam Al- Qur’an disebut sebagai aradhil dan mustadafin(orang-orang yang lemah dan dieksploitasi). Hal tersebut menunjukkan gerakan kepemimpinan nabi adalah gerakan populis, pro rakyat kecil, bukan kepemimpinan yang merugikan masyarakat atau menelantarkan hak hak kaum marginal. Selayaknya spirit ini mengilhami kepemimpian populis bagi para pemimpin bangsa ini.

Sementara di lapangan kita lihat, agenda pemerintah kita belum sepenuhnya maksimal dalam pemenuhan hak hak kaum marginal. hingga menuntut pihak pihak luar dan organisasi sosial bekerja lebih massif bergerak, seperti yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional diamana memiliki jejaring(unit) pemberdayaan kesehatan dalam bidang kesehatan berbentuk sebuah klinik Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) yang telah melayani ribuan pasien  miskin khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek. Menyusul Rumah Sehat Terpadu sebagai program lanjutan Dompet Dhuafa di wilayah Parung. Inisiatif Dompet Dhuafa ini menunjukkan program pemerintah untuk melayani kesehatan bagi warga miskin belum menjangkau ke banyak orang. Begitupula dengan akses pendidikan untuk untuk kaum dhuafa. Ribuan anak putus sekolah dan tak mampu mengenyam pendidikan yang layak.

Orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang sakit menjadi dua pameo memprihatiinkan lekat dengan rakyat. Dimana jaminan pendidikan dan kesehatan sebagai dua kebutuhan dasar dan utama belum mampu merata bagi golongan rakyat jelata. Golongan rakyat miskin selalu menjadi sekian yang tersisih dari agenda para pemimpin di bidang pemenuhan kesejahteraan. Biaya kesehatan semakin melangit, meninggalkan para jasad miksin terkulai hingga mati di gubuknya sendiri, karena ketiadaan biaya untuk berobat, atau ribuan anak ingusan terputus sekolahnya membuat mereka menjadi generasi buta huruf buta angka. Sementara di sudut yang lain jutaan rakyat tidur beralas tanah di kolong jembatan,menahan lapar berhari hari,bahkan terjadi kasus ibu hamil yang meninggal bersama bayi dalam kandungnnya karena busung lapar.

 Momentum Ramadan sebagai bulan merasakan empati warga miskin menjadi ketukan di hati untuk menengokkan kembali perhatian para pemimpin ke warga miskin. Karena selama ini pemimpin yang memiliki kedekatan dengan  kaum marginal masih susah ditemui. Rakyat rindu sosok pemimpin pro poor (pro rakyat miskin). Yang memiliki kepedulian dengan rakyat miskin. Memberikan haknya secara benar kepada para warga miskin yang telah memilihnya menjadi pemimpin.

Arus skeptis dan pesimistis nampaknya mengalir deras di hati rakyat yang terlalu kerap dibohongi, karena Jargon pro-poor nampakanya lebih seksi didengungkan di slogan kampanye saja, yang  pada akhirnya nihil dalam realisasi. Malah justru sebaliknya. Tradisi ingkar janji yang terjadi. Bertebaranlah virus virus pro korup Alih alih, memberi makan  warga miskin, yang lahir adalah para pemakan hak hak orang miskin. Seperti yang kita tahun. Sebagian  dana yang masuk ke kantong kantong yang tidak jelas juntrungnya di pemegang amanah negeri ini berimbas tidak terealisasaikan pemenuhan fasilitas kesejahteraan untuk rakyat serta adanya destruksi ekonomi yang sistemik karena financial keuangan yang terganggu akibat anggaran dana yang dikorupsi. Ketiadaan infrastruktur yang cukup bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat kebanyakan rentan terhadap berbagai penyakit dan rendah dalam kompetensi serta berkontribusi  menjadi factor menggunungnya angka kemiskinan dari hari ke hari di bangsa ini.

Oleh karena itu kembali meredefinsi puasa yang tidak hanya sekedar dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga saja namun juga menahan hawa nafsu manusia, temasuk sifat tamak dan keserakahan yang tengah melilit menjadi stereotype banyak pemimpin negeri ini. Menjadikan uang rakyat sebagai investasi pribadi. Tentu hal ini bertolak dengan esensi mulia puasa, yakni memberangus nafsu binatang termasuk serakah yang melekat pada manusia. Oleh karena itu mari selayakanya bulan puasa  dijadikan bulan perenungan dan pembersihan diri, terutama bagi para pejabat pemikul amanah rakyat. Bukan malah justru mencuri kesempatan membranding citra berkedok agama. Dengan  membagi makanan bagi kaum miskin berstempel nomor calon misalnya, atau kasus tewas para pengantri zakat  dari pejabat “ X” misalnya. Hal tersebut selayaknya  menjadi tamparan keras bagi kita. Genderang ramadhan tiba menjadi pelecut dan sarana pertobatan harusnya. Akankah dosa dosa yang sudah terlampau banyak bagi para jelata ini tidak akan segera diputus nadinya? Hingga kapankah warga miskin harus mendongak ke langit dan berdoa untuk mendapatkan hadiah pemimpin yang pro dengan kesejahteraan mereka. Kita tunggu.saja. Semoga  “Jakarta memilih” kali ini dapat menjawabnya.