berdialog-dengan-teroris2Sederatan permasalah yang melanda negeri ini, seperti mega skandal korupsi dimana-mana, kekerasan terhadap minoritas (SARA), isu terorisme, sesungguhnya selalu menyisakan ruang kosong, kelam dan misterius dan jauh dari rasa keadilan. Seolah-olah sudah menjadi suatu keniscayaan dan kewajaran sejarah.

Masalah kekerasan yang harus merenggut nyawa manusia yaitu dua peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Indonesia di bulan Syawal, dimana umat Islam tengah merayakan kemenangan dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan. Peristiwa pertama, aksi terorisme di Kota Solo, yang tewas merupakan kelompok baru dan kini masih dalam penyelidikan oleh pasukan Detasemen Khusus 88. Terduga teroris di Solo itu ada keterkaitannya dengan jaringan teroris yang ada di Filipina. Saat penyergapan, sempat terjadi pergulatan antara polisi dengan para teroris yang mengakibatkan dua terduga teroris tewas, satu orang tewas dan seorang anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tewas tertembak.

Kedua, kasus penyerangan kelompok Islam Syiah di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura. Aksi serupa juga terjadi pada tanggal 29-30 Desember 2011. Ketika itu rumah pimpinan Islam Syiah, Ustadz Tajul Muluk, lalu Musholla dan madrasah kelompok Islam minoritas ini diserang oleh kelompok massa anti-Syiah.Kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok massa tak dikenal terhadap kelompok Sampang, Madura yang kedua pada Minggu (26/8) itu menyebabkan satu orang tewas dan enam orang lainnya luka-luka.

Mengapa aksi teror dari kekerasan di negeri ini tak pernah surut?

Untuk itu perlu kajian yang mendalam mengapa teror dan kekerasan begitu sering terjadi. Diperlukan mencari “akar masalah” atau “Roots cause analysis” dari setiap peristiwa/kejadian di negeri ini. Apakah disebabkan kekecewaan, rasa tidak puas, atau hal-hal lain karena menjalankan doktrin-doktrin tertentu dari suatu organisasi nasional atau internasional.

Merebaknya teror yang puncaknya terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Dan kali ini korbannya tidak tanggung-tanggung yaitu AS yang memposisikan dirinya sebagai “Polisi dunia”. Dari kasus tersebut diatas ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu pertama, dari sisi AS kondisi obyektif memperlihatkan bahwa AS yang memiliki teknologi keamanan termodern, lengkap dengan berbagai piranti hukum plus berbagai kebijakan keamanan nasional ternyata rentan terhadap serangan teroris. Yang kedua, dari sisi pihak teroris, memperlihatkan bahwa mereka mempunyai motivasi yang sangat kuat, memiliki perencanaan yang sangat baik, dan pengorganisasian yang sangat rapi.

Bagaimana dengan Indonesia? Kenyataannya memperlihatkan bahwa beberapa kota besar mulai dari Jakarta, dilanda aksi teror dalam bentuk peledakan dan ancaman peledakan yang lagi marak. Sasarannya tidak membedakan apakah gedung, sekolah, atau gereja. Bahkan rumah sakit nampaknya tidak tidak luput dari ancaman aksi teror, dan adanya pemberitahuan media massa internasional tentang keterlibatan warga negara Indonesia dalam jaringan terorisme internasional. Reaksi yang muncul terhadap kasus-kasus tersebut terkesan bervariasi, mulai mengutuk sampai pada kurang peduli.

Ada sikap peduli dari kalangan pejabat dan elit politik, tetapi tampilan simpati, baik secara politis maupun psikologis tidak akan mampu meredam aksi teror. Padahal untuk ramalan ke depan, belum ada pihak secara tegas berani memberikan jaminan bahwa aksi teror akan mereda di Indonesia. Dan berbagai kasus yang sudah terjadi, barangkali perlu diukur seberapa jauh kepedulian berbagai kalangan mulai dari Birokrat, Politisi, Akademisi, sampai pada masyarakat luas untuk memerangi kasus teror.

Pergeseran Sasaran Teroris

Berdasarkan catatan terkini, setidaknya telah terjadi tiga peristiwa teror yang cukup meresahkan negeri ini. Ketiga peristiwa dimaksud terjadi di satu daerah, yaitu kota Surakarta, Jawa Tengah. Aksi teror pertama terjadi pada saat negeri ini sedang larut dalam suasana kegembiraan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2012. Pada saat itu, dua berboncengan sepeda motor memberondong tembakan ke arah dua polisi yang sedang menjalankan tugas pengamanan di pos Pengamanan Lebaran. Kemudian peristiwa berikutnya terjadi hanya berselang satu hari. Dua orang berboncengan sepeda motor melemparkan granat ke arah pos pengamanan polisi. Sedangkan untuk peristiwa terakhir terjadi di Pos Polisi Plaza Singosaren yang kemudian berakhir dengan wafatnya salah seorang aparat kepolisian, Bripka Dwi Data Subekti.

Seluruh rentetan peristiwa itu hanya terjadi dalam kurun waktu kurang lebih dua pekan. Sedangkan modus dan target para pelaku juga bisa disimpulkan memiliki kesamaan. Pada intinya, target para pelaku mengarah pada aparat kepolisian. Bila kemudian dibandingkan dengan sejarah panjang perjalanan modus para pelaku teror di tanah air, memang ditemukan sedikit perbedaan dari aksi-aksi sebelumnya. Kalau pada aksi-aksi sebelumnya, sasaran pelaku teror adalah tempat-tempat keramaian, khususnya yang banyak disinggahi orang asing, namun kini sasaran itu nampaknya mengalami pergeseran dengan mengarahkan setiap serangan teror terhadap aparat kepolisian.

Pergeseran sasaran serangan para terorisme saat ini tentu patut dimaknai secara mendalam oleh seluruh elemen bangsa ini. Pemaknaan itu kemudian bisa berujung pada perenungan terhadap rasa aman yang kian mengkhawatirkan di tanah air. Kalau aparat kepolisian saja begitu mudah diteror oleh sejumlah pihak, lalu bagaimana pula dengan nasib masyarakat sipil di negeri ini. Bukankah semestinya aparat kepolisian justru berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat luas. Lalu kalau mereka sendiri sudah tidak aman, bagaimana mungkin akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat?. Persoalan ini patut menjadi perhatian penting demi membangun gerakan pemberantasan terorisme yang lebih efektif dan efisien serta mampu membawa dampak dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku aksi teror.

Pencegahan ‘Mata Rantai’ Terorisme

Ditengah gencarnya semangat untuk memerangi dan memutus mata rantai gerakan terorisme, nampaknya bangsa ini perlu kembali mengatur kembali kebijakan terkait dengan pemberantasan terorisme. Penanganan terorisme dengan mengandalkan upaya konvensional nampaknya belum mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Oleh karenanya, maka membangun sebuah sistem pemberantasan terorisme yang terkordinasi dengan langkah multisektoral dan multidimensial menjadi langkah mutlak yang perlu digagas sejak dini. Apapun pertimbangannya, aksi teroris tidaklah mendapat tempat yang layak di muka bumi. Oleh karena itu, upaya pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam memberantas terorisme patut diapresiasi.

Dalam perjalanan sejarah pemberantasan terorisme secara universal, upaya-upaya untuk menghalau gerakan yang tidak berperikemanusiaan itu sudah digulirkan sekitar pertengahan abad ke 20. Dari berbagai literatur yang ada, sejak tahun 1937, sudah ditemukan upaya kongkrit dalam mencegah dan memberantas berbagai aksi teror, khususnya terhadap pejabat negara. Lahirnya Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism) pada tahun 1937 adalah merupakan bukti nyata bahwa upaya pemberantasan gerakan terorisme sudah mengemuka sejak dulu kala.

Namun dalam perjalanannya artikulasi gerakan terorisme kala itu hanya berkutat pada pemaknaan terorisme sebagai ‘Crime State’. Gerakan terorisme masih dipandang sebagai upaya untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap kepala negara. Sementara perkembangan jaman, belakangan, aksi terorisme tidak lagi hanya dialamatkan kepada pemimpin sebuah negara, namun sudah menjalar dan merambah luas hingga pada masyarakat sipil. Guna mengantisipasi perkembangbiakan gerakan terorisme itu, perangkat hukum internasional harus segera dirumuskan untuk menangkap gejala perluasan serangan dan sasaran para teroris. Sekitar tahun 1977, melalui European Convention on The Supression of Terorism (ECST) di Eropa, pemahaman terhadap terorisme tidak lagi hanya berkutat pada persoalan nasib kepala negara, melainkan sudah mulai bergeser dan berkembang hingga pada penyelamatan nasib masyarakat sipil.

Dengan berdasarkan pada perangkat hukum yang demikian, maka sekalipun orientasi gerakan terorisme mengalami pergeseran, namun hal itu tidak akan mampu menjadi penghalang dalam rangka memutus mata rantai gerakan ini. Tinggal persoalannya kemudian adalah sejauh mana keseriusan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam dalam memerangi dan memberantas aksi-aksi terorisme yang cukup meresahkan itu.

Penulis : Anggel Dwi Satria