download

Hitung mundur pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia membawa kita pada berbagai intrik politik dan rekayasa kebijakan yang populis. Sempat tergelitik pada analisis seorang tukang becak ketika berpendapat tentang kelangkaan dan kenaikan harga elpiji di pasar. Paparnya,”Alah, itu cuma mainan para politik, menjelang pemilu harga dinaikkan dulu, nanti menjelang hari H pemungutan suara harganya diturunkan dan para menteri menyebutnya sebagai kebijakan yang ramah rakyat, udah biarin aja!” Maka sebenarnya kita bisa berpendapat bahwa rakyat sebenarnya telah pintar dalam melihat, hanya saja masih doyan uang suara.

Akses informasi menjadi kunci di tengah kehausan rakyat terhadap figur yang paling tepat menerjemahkan kepentingan mereka, entah itu legislatif ataupun eksekutif. Sayangnya, mayoritas media nasional tak berpihak pada kejujuran, bad news is good news, kata seorang pemimpin redaksi surat kabar nasional. Inilah realita, ketika kebutuhan manusia pada pengakuan sosial mengalami disorientasi. Maka, setelah dipunya segala kebutuhan dasar dan harta yang melimpah, media pun dicaplok untuk memamerkan diri agar suatu saat sempat merasakan menjadi orang yang paling dihormati mendekati ditakuti di sekolong negeri.

Maka, sekalinya nongol Bu Risma yang  on fire memperjuangkan hak hak masyarakat kelas bawah, masyarakat langsung memberikan simpati dan apresiasi tinggi. “Save Risma, Risma For President 2014” segera bertransformasi menjadi gerakan masyarakat dan media sosial. Kalau boleh jujur, semestinya para pemangku kebijakan menyadari bahwa untuk sekadar mengetahui keluh kesah dan kebutuhan rakyat, mereka tak perlu neka neka (repot repot). Hanya, kita perlu mengerut dahi bahwa para pemilik kekuasaan tetap saja tutup telinga dan meneruskan dinasti kekuasaannya. Entah melalui pertalian darah, hak veto maupun mahar tertentu bagi yang ingin mencalonkan diri melalui partainya. Logika kita turut diaduk, sebenarnya dimana titik pendidikan politik yang selama ini kita baca di buku buku pendidikan kewarganegaraan.

Disini kita dapat menyimak bahwa rakyat tidak sepenuhnya mempercayai partai sebagai wadah pendidikan politik. Rakyat lebih melihat partai sebagai biang keladi gurita korupsi di negeri ini. Hingga kini sanksi terhadap tindakan KKN hanya ditimpakan pada individu tergugat, tanpa menyentuh lebih dalam pada partai pengusung sebagai organisasi yang bertanggungjawab atas kadernya. Suara suara seperti ini sudah saatnya ditangkap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi pemegang hegemoni demokrasi.

Barangkali ini yang dicoba ditangkap oleh Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Hukum dan HAM, yang kemudian mengajukan gugutan pada MK mengenai UU Pilpres yang tercantum pada UU No.42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan sebuah Pemilihan Umum. Dalam kajiannya beliau menuntut bahwa Pilihan Presiden dan Legislatif digelar secara serentak. Selain itu, partai politik diperbolehkan mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa bergantung pada ambang batas perolehan suara di parlemen atau parlementary treshold. Implikasinya, setiap partai boleh mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden semenjak awal pemilu. Maka, peluang alternatif calon pemimpin di luar hegemoni partai besar akan terbuka lebar.

Dari skenario ini kita berharap akan mucul lebih banyak lagi alternatif pemimpin negeri yang berangkat dari pengalaman mengabdi di tengah masyarakat. Pemilihan calon pemimpin tidak lagi diwarnai dengan kontrak kontrak diantara elit politik yang pragmatis berorientasi pada kekuasaan golongan. Kepemimpinan golongan tua juga telah sampai untuk dititahkan ke golongan pembaharu. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Presiden B.J. Habibie di acara Mata Najwa,” Politikus era ’80-‘90an harus rela menyerahkan kepemimpinan bangsa pada generasi berikutnya. Era orde baru, sudah saatnya digantikan oleh orang orang yang hidup di era reformasi.”

Tugas selanjutnya adalah menjaga kebijakan ini berjalan secara konsisten hingga pemilu berikutnya di tahun 2019. Sambil mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai negarawan muda, tugas kita adalah mengawal kebijakan dan berkontribusi secara nyata untuk menjamin gelombang kebaikan terus muncul bergantian mengisi episode episode pembangunan bangsa. “Kontribusi lebih luas dari sekadar posisi struktural,” begitu Anis Matta berorasi.

Oleh: Dwi Prasetyo Pendidikan Fisika UNS