2014, tahun yang memanas dan banyak dipredisikan sebagai tahun yang krusial untuk keberjalanan bangsa ini. Ya, pada tahun ini pesta demokrasi atau pemilu akan kembali menjadi hajat yang luar biasa. Bahkan isu-isu nasional yang terpantau oleh media seputar perpolitikan. Bahkan, bencana, duka dan kondisi negeri yang nan luas ini hilang tenggelam tak terekspos. Informasi disemua media meliput dan fokus pada isu politik ini. Jualan politiklah yang paling laku, karena akan meningkatkan rating pembaca, pendengar, penonton dan penikmat media. Namun, bukan bangsa timur, kalau tidak dapat mengambil nilai dan hikmah terbaik untuk kehidupan.

Perang antar parpol yang kian terbuka memunculkan berbagai tawaran menu yang lebih variatif, yaitu mengenal elemen-elemen yang tergabung dalam sistem perpolitikan. Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang lebh dari satu, tapi masalah ini juga belum terselesaikan hingga tuntas.

Disini dapat diketahui tren korupsi di Indonesia, malah makin meningkat. Jumlah penindakan bahkan dari tahun ke tahun juga masih mengalami peningkatan. Kasus korupsi tersebut umumnya terjadi dikalangan pemerintah baik level eksekutif, legsilatif maupun yudikatif. Penekanan untuk permasalahan ini adalah pada pelaku korupsi yang berasal dari kalangan partai politik. Dengan demikian dapat dikerucutkan kepada eksekutif dan legslatif suatu parpol.

Korupsi yang melibatkan kalangan parpol sangat banyak bahkan berdasarkan data dari KPK Watch RI sumber: http://chirpstory.com/li/188931  hampir semua parpol tersandung kasus korpsi ini, baik dari daerah hingga pusat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki presentase 36, 9%, disusul oleh partai Golkar dengan 23,9 %, kemudian Partai Demokrat dengan 12,1 %. Partai Amanat Nasional memiliki 10,8%, PKB 5,6%, PPP 4,9%, Gerindra 2,9% dan Hanura 2% disusul oleh PBB dan PKS dengan masing-masing 1%, terkecil adalah PKPI 0,7%. Total kasus korupsi yang menjerat partaipartai tersebut adalah 311 orang/kasus.

Data ini juga dikuatkan dengan jumlah kasus yang dilansir oleh KPK, di tahun 2014, KPK melakukan penyelidikan 11 perkara, penyidikan 10 perkara, penuntutan 10 perkara, inkracht 0 perkara, dan eksekusi 5 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2002-2014 adalah penyelidikan 596 perkara, penyidikan 363 perkara, penuntutan 287 perkara, inkracht 243 perkara, dan eksekusi 252 perkara[1].

Berikut hasil elektabilitas partai politik menurut survei INES pada Februari 2014:
PDIP: 26,7%, Gerindra: 26,6%, Golkar: 14,8%, Hanura: 7,5%, NasDem: 6,9%, Demokrat: 4,3%,  PPP: 3,6%, PAN: 2,6%, PKB: 2,6%, PKS: 2,1%, PBB: 1,2%, dan PKPI: 1,1%[2]. Dengan demikian diantara partai politik yang terjerat kasus korupsi terjadi suatu kontradiksi yang perlu dikaji, yaitu parpol dengan tingkat korupsi tinggi tetapi malah memiliki elektabilitas tinggi pula.

Fenomena yang aneh dan penuh ketimpangan perlu kita kaji lagi. Untuk data korupsi saya berpendapat cukup valid, karena dapat kita bandingkan data dari ICWdan KPK yang hampir sama. Data dari INES juga menunjukkan eletabilitas partai politik. Berdasarkan data tersebut Partai berlogo Banteng yang menempati peringkat pertama korupsi dan elektabilitas yang tinggi dapat kita analisis bebrapa hal:

1)      PDIP sebagai partai yang telah 41 tahun berdiri, memiliki basis bawah yang kuat, tetapi menurut saya kebanyakan simpatiannya adalah masyarakat yang polos dengan politik dan keadaan ekonomi menengah bawah.

2)      Elektabilitas PDIP diorong dengan peran media yang super kuat untuk kader partai yang dianggap memiliki langkah dan kepemimpinan yang out of the box, namun ini tidak mencerminkan dari seluruh kader partai ini.

3)      PDIP memiliki pengalaman dan ekuatan histori yang kuat dengan mengarahkan kepada sosok Bung Karno.

4)      PDIP pada tahun 2009-2014 membrandingkan sebagai partai oposisi, dengan demikian elektabilitas dapat dikatrol dengan isu-isu yang menyudutkan dan memperlemah pemerintah, sehingga simpatisannya banyak.

5)      Isu-isu kerakyatan dan nasionalisme masih cukup kuat dikampanyekan oleh partai ini.

Namun, semua dilematis dengan kondisi partai yang kuat basis malah banyak terjerat kasus korupsi. Perlu dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu masyarakat dan intern parpol, sebagai berikut:

1)      Masyarakat, masyarakat masih kurang peduli terhadap hal ini, karena yang akan mudah diingat adalah kasus korupsi yang selalu ditayangkan di media. Masyarakat umumnya juga tidak mengetahui secara pasti yang ditawarkan dan program yang prospek daripada slogan kerakyatan yang tidak merakyat.

2)      Partai politik masih berada dalam transaksi politik dengan uang, karena ukuran massa ya, dengan jumlah uang. Tidak menutup kemungkinan, dana korupsi besar juga untuk membayar cost politik yang mahal. Dengan demikian rakyat pemilih hanya sebagai obyek politik dan bukan prioritas pembangun.

Berdasarkan uraian tersebut, apa yang perlu dilakukan terhadap hal ini?

Secara umum dapat kita ada korelasi yang positif antara elektabilitas parpol dengan korupsi. Ini merupakan sebuah ironi yang membuat pusing, tetapi inilah keadaan negara, sehingga perlu pembenahan yang serius. Pembenahan yang serius adalah pada diri sendiri dan penyadaran terhadap lingkungan sekitar terutama dalam hal pemilihan. Tokoh dan individu partai politik perlu dilihat rekam jejaknya, dan tidak dengan mudah terombang ambing dengan pemberitaan media massa.

Analisis sederhana adalah kecenderungan bahwa kader partai akan melakukan tindakan fraud/penyalahgunakan wewenang karena lingkungan partai masih memungkinkan hal ini. Perlu berhati-hati dalam mengambil kebijaksanaan politik. Kebijaksanaan politk yang kita ambil adalah dengan tidak mudah terprovoksi, mengutamakan kebangsaan dan wawasan kenusantaraan. Penghormatan kita jangan sampai salah alamat. Langkah nyata kita adalah memilih bukan sekedar popularitas, tetapi dilihat dari aspek lain, kecakapan individu, program dan rekam jejak. Inilah penghormatan bangsa, untuk membuang korupsi pada tempatnya.

Hancurnya sebuah Negara bukan karena banyaknya orang jahat yang ada di dalam Negara itu tetapi karena diamnya orang – orang baik.

 ( Napoleon Bonaporte )