“Don’t judge a book by its cover”

            Sepenggal kutipan di atas akan menjadi awal dari proses elaborasi penulis untuk menguak fenomena ‘menggelitik’ yang terjadi pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Entah apa yang terjadi, penggalan di atas setidaknya bisa merepresentasikan keadaan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat.

            Di sinilah pembentukan citra oleh partai politik telah berhasil membius jutaan masyarakat Indonesia yang seolah-olah mampu mengubah pandangan masyarakat pada realitas partai politik tersebut. Setidaknya, partai politik telah membentuk image yang baik di mata masyarakat sehingga berimplikasi pada tingkat elektabilitasnya yang meningkat tajam. Hal ini justru sangat mencengangkan ketika partai politik terlalu sibuk mencitrakan diri sehinga memposisikannya sebagai partai yang pro terhadap kepentingan rakayat, padahal realitasnya hanya sebatas meningkatkan elektabilitas untuk kepentingan segelintir orang-orang tertentu.

            Penulis menganalogikan tingkat elektabilitas partai politik tersebut sebagai sebuah cover atau sampul sebuah buku. Pihak-pihak yang berusaha menampilkan sisi menarik dari luar hanya menampilkan keunggulan-keunggulan partai mereka masing masing tanpa harus membuka lembar demi lembar rekam jejak kader maupun pengurus dari partai poltik tersebut, sehingga mereka mendapatkan simpati dari masyarakat melalui rencana-rencana strategis untuk meningkatkan tingkat perhatian masyaraka pada kepentingannya.

Hal ini terlihat cukup berhasil manakala melihat hasil lembaga survei mengenai tingkat elektabilitas parta politik. Berdasarkan data Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) menyebutkan bahwa elektabilitas PDIP menempati posisi teratas dengan selisih tipis atas Golkar. Saat ini tingkat keterpilihan PDIP sebesar 17,3 persen, disusul Golkar 16,2 persen, Partai Demokrat di urutan ketiga 13,1 persen, Gerindra 10,0 persen, PKS 6,1 persen, PAN 5,0 persen, PKB 4,5 persen, Hanura 4,3 persen, PPP 4,1 persen, Nasdem 3,6 persen, PBB 2,5 persen, dan PKPI 1,4 persen, selebihnya 10,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.  Sedangkan menurut FSI, Partai Gerindra, 21,2 persen, PDIP, 19,7 persen, Partai Golkar, 17,1 persen. Partai Demokrat, 9,4 persen, Partai Hanura, 7,9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 5,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 5,1 persen, Partai Nasdem, 4,3 persen, Partai Amanat Nasional (PAN), 3,8 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2,9 persen, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), 1,6 persen, Partai Bulan Bintang (PBB), 1,3 persen.

Di sisi lain,ternyata beberapa lingakaran survei juga menyoroti tingkat korupsi yang melibatkan elit maupun kader partai politik tertentu. Hal ini dilakukan karena partai politik yang memiliki elektabilitas tinggi, ternyata tingkat korupsinya juga sangat memprihatinkan. Tingginya elektabilitas partai politik sebanding dengan tingginya tingkat korupsi yang melibatkan partai-partai politik tersebut.

Tingkat korupsi tersebut sebenarnya menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia pesimis terhadap partai politik saat ini. Berdasarkan hasil survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) mayoritas publik tidak mempercayai partai politik (parpol). Publik yang tidak percaya parpol yaitu sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen. Tingkat kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh krisis yang dialami sejumlah partai politik.

Refleksi Realitas

            Lagi-lagi, pikiran ini tercengan oleh data-data yang disajikan oleh beberapa lembaga survey di atas. Menurut penulis, fenomena yang terjadi memberikan gambaran bahwa para pelaku politik sangat mahir membuat topeng yang bagus untuk partai politiknya. Hal tersebut sangat jelas terlihat pada tingkat elektabilitas yang tinggi tidak selalu mencerminkan kapasitas dan integritas yang baik pada partai politik tersebut.

Peningkatan elektabilitas sejumlah partai politik di atas yang sebenarnya juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya keseimbangan dalam pemberitaan partai politik. Hal ini sangat jelas terlihat pada partai politik yang memiliki media sendiri untuk mempublikasikan kebaikan-kebaikan partai politiknya sendiri kepada masyarakat. Sehingga sangat terlihat dominasi dalam menyiarkan kepentingannya dan terkadang justru memberikan sorotan atas aib partai politik lainnya.

Kedua, adanya figure yang kuat untuk menutupi kader atau elit politik yang memiliki rekam jejak dalam kasus koruspi. Kemungkinan hal ini terjadi sangat besar. Partai tersebut berusaha mengalihkan pandangan masyarakat atas tingkat korupsi partai politik tersebut dengan menampilkan tokoh yang dianggap pro terhadap rakayat, sehingga tokoh tersebut dianggap sebagai cerminan partai politik ataupun kader-kadernya.

Ketiga, hasil survei yang sontak dijadikan acuan masyarakat dalam memilih juga sangat memberikan andil yang cukup strategis dalam mempengaruhi persepsi publik dalam menilai dan menentukan partai politik yang akan mereka pilih nantinya. Hal ini sebenarnya ada tendensi tertentu manakala lembaga survei tersebut tidak melakukan proses penelitian secara netral. Hal tersebut sebenarnya mengingatkan kita akan pemberitaan yang menyebutkan adanya survei pesanan oleh pihak tertentu untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Hal-hal tersebut seharusnya dijadikan refleksi bagi kita untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Karena elektabilitas belum tentu mencerminkan integritas dan kapabilitas. Sehingga kecerdasan pemilih akan sangat menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan demokrasi, karena dalam demokrasi tidak hanya berbicara tentang elektabilitas tetapi lebih kepada kualitas.

Di akhir esai ini, penulisan memberikan beberapa pandangan terkait fenoma yang telah disajikan di atas. Pertama, media yang ada harus bersifat netral dan seimbang. Adanya sikap tidak membela kepentingan pihak-pihak tertentu dalam menyiarkan berita, karena hal tersebut juga akan melanggar undang-udang tentang penyiaran. Kemudian harus seimbang dalam memberikan porsi terhadap pihak-pihak terntu, sehingga tidak ada dominasi dalam pemberitaan. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi harus tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi. Jangan sampai ada intervensi yang menyebabkan adanya ketidaktransparanan dalam menyampaikan informasi mengenai korupsi yang melibatkan partai-partai politik tertentu. Sehingga masyarakat juga mengetahui seluk-beluk partai politik tersebut. Karena yang ada dimasyarakat saat ini hanya sebatas hasil pencitraan oleh partai-partai politik.

Inilah konstelasi politik di Indonesia, berbagai macam intrik berusaha digunakan untuk mendongkrak popularitas atau elektabilitasnya. Lalu, masih adakah asa untuk rakyat Indonesia melalui peran partai politik?