1. Latar Belakang

 Dalam rangka mewujudkan suatu output pemilu yang maksimal, partai politik sebagai penyalur aspirasi dan pendidikan politik masyarakat diharapkan dapar bertindak dan bekerja secara professional dan bermoral. Hal ini adalah karena salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam proses politik negara Indonesia yang demokratis adalah lewat pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu juga memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu dalam konteks penulisan ini peran partai politik menjadi sangat strategis dalam pemilu baik pra pemilu maupun pasca pemilu. Hal tersebut tidak terlepas dari salah satu fungsi partai politik menurut Rahman yaitu Artikulasi Kepentingan atau suatu fungsi untuk menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. [1]

Ditinjau dari pengertian nya, menurut Miriam Budiardjo Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[2] sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan yang baik berdasarkan prinsip “checks and balances”. Sebaliknya, efektifitas bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sesuai prinsip “checks and balances” juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara.

Di sisi lain, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan sehingga praktik korupsi seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi partai politik di Indonesia. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi. Dalam keterkaitan dugaan korupsi politik, Partai Demokrat memiliki kedudukan pertama dengan persentase 28,40 persen, disusul Partai Hanura (23,50 persen), PDIP (18,08 persen), PKS (17,24 persen), Partai Golkar (16,03 persen), PKB (14,28 persen), PPP (13,16 persen), dan Partai Gerindra (3,85 persen).[3]

Data yang sangat memprihatinkan ini menjadi tambah mengejutkan apabila dikaitkan dengan tingkat rasio elektabilitas dan perolehan jumlah kursi di lembaga parlemen khususnya DPR yaitu 1. Demokrat 21.703.137 (20,85 %) 148 kursi, 2. Golkar 15.037.757 (14,45 %) 108 kursi, 3. PDIP 14.600.091 (14,03 %) 93 kursi, 4. PKS 8.206.955 (7,88 %) 59 kursi, 5. PAN 6.254.580 (6,01 %) 42 kursi, 6. PPP 5.533.214 (5,32 %) 39 kursi, 7. PKB 5.146.122 (4,94 %) 26 kursi, 8. Gerindra 4.646.406 (4,46 %) 30 kursi, 9. Hanura 3.922.870 (3,77 %) 15 kursi.[4] Ini menunjukan asumsi logis bahwa tingkat elektabilitas partai mempunyai korelasi yang linear dengan tingkat kasus korupsi yang terkait dengan partai politik tersebut.

 B.     Tata Kelola Partai Politik yang bermasalah

Kasus-kasus korupsi yang hangat kita dengan beberapa waktu terakhir ini seperti kasus korupsi Wisma Atlet, suap impor daging sapi, suap migas, suap Hakim MK, dilakukan oleh oknum partai politik yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dengan perbuatan merugikan negara untuk mengembalikan utangnya pada partai politik atas keterpilihan sebagai legislator/pejabat perwakilan partai. Motif yang sering muncul adalah tingginya biaya politik pemenangan pilkada sehingga ada kewajiban mengembalikan biaya yang timbul dengan penyalahgunaan anggaran negara/daerah.  Fakta yang dipaparkan menunjuk satu pangkal permasalahan, yaitu partai politik.

            Logika dasar yang dapat menjelaskan argumen tersebut: (1) Korupsi sistemik merupakan kejahatan terorganisir, melembaga yang hanya dapat dilakukan bersama dalam satu atau lintas lembaga (2) Sistem yang berjalan, mulai dari Pemilihan Langsung hingga operasional kehidupan bernegara memberi insentif lebih tinggi untuk korupsi daripada mematuhi aturan hukum.[5]

            Studi kasus menunjukkan keterwakilan parpol dalam berbagai lembaga menjadi pelaku kejahatan, bekerjasama secara rapi melakukan tindak pidana korupsi Contoh nyata lain adalah tingginya biaya politik memunculkan moral hazard mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan sehingga memicu penyalahgunaan wewenang pejabat partai tersebut. Benarkah partai politik menjadi pihak yang harus dievaluasi untuk mengatasi korupsi sistemik di Indonesia? Bedah regulasi Partai Politik dan analisis data menjadi dasar kajian untuk melihat tata kelola partai politik di Indonesia saat ini.

C.    Membedah Regulasi Partai Politik dan Tata Kelola Keuangannya

Apabila kita mencoba membedah regulasi terkait partai politik, kita akan menemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan bagaimana seharusnya tata kelola partai politik, khususnya pada akuntabilitas dan transparansi keuangannya. UU No. 2 tahun 2011 sebagai perubahan UU No. 2 tahun 2008 menyebutkan beberapa poin penting, salah satunya perubahan pasal 39 menyebutkan: “Pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam AD ART” diubah menjadi (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi diatur lebih lanjut pada poin selanjutnya: (2)“Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Ayat selanjutnya juga menyebut bagaimana partai politik setidaknya harus memberikan laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan arus kas.

Faktanya, kami tidak menemukan laporan keuangan yang dipublikasikan, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik (website dan media sosial) yang akhir-akhir ini gencar dipergunakan sebagai alternatif media kampanye, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan pengelolaan partai politik ke publik. Aturan ini seperti hanya imbauan yang tidak memiliki kekuatan hukum dan sanksi mengikat pada partai politik.

Inilah sebenarnya informasi penting yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas bagaimana partai politik memperoleh dananya, sumbernya dari mana, pengeluaran operasional dan penggunaannya seperti apa, sehingga hal mencurigakan dapat dideteksi dari publikasi laporan keuangan setiap periodenya. Semakin banyak kasus korupsi, dengan terdakwa oknum partai politik, bermotif “setor kas partai” akan menjadi statemen yang tidak mengenakkan bagi partai politik yang semakin tidak populer di mata masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan ini bisa menjadi jawaban, bagaimana “indeks integritas”partai politik ini seperti apa, menghilangkan stigma partai politik sebagai mafia anggaran dalam sistem kehidupan bernegara.

D.    Kajian dan Kalkulasi Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Partai Politik

            UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik sebenarnya telah mengatur secara saksama sumber dana partai politik dan batasan sumbangan dari pihak tertentu. Salah satu sumber dana partai politik adalah alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Daerah (APBN/APBD) Disebutkan pula dalam UU No.2 tahun 2011 dan UU. No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) pengaturan lebih rinci tentang pertanggungjawaban partai politik atas alokasi anggaran negara untuk partai politik ini. Partai politik wajib melaporkan penggunaan dana APBN/D kepada pemerintah setahun sekali setelah diperiksa BPK. Alokasi dana ini diberikan berdasarkan jumlah suara yang didapat. Sebenarnya, untuk apa anggaran negara diberikan pada partai politik? Permendagri No.5 tahun 2009 menyebutkan alokasi anggaran ini diharapkan menjadi dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Regulasi menyatakan dengan tegas pelaporan penggunaan dana dari APBN/D ini. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh.signifikansinya

            Data dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tahun 2011,[6] menunjukan :

Berdasarkan simulasi FITRA terhadap alokasi APBN 2011 untuk Partai Politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh legislatif (DPR) menunjukkan bantuan APBN untuk operasional partai politik sangatlah kecil, tidak begitu signifikan dalam dana operasional partai politik. Sebagai perbandingan baru-baru ini Konvensi Demokrat sebagai bentuk penjaringan calon presiden dari partai Demokrat menghabiskan Rp 40 Miliar, 20 kali lebih besar dari jumlah bantuan APBN 2011 untuk partai Demokrat. PDIP Perjuangan membutuhkan 10 miliar untuk menang pemilihan gubernur Jawa Tengah yang notabene sebagai kandang PDIP. Kesimpulannya bantuan alokasi APBN untuk partai politik tidak cukup signifikan dibanding perputaran dana yang ada untuk operasional partai. Kalau pun regulasi mengatur secara tegas partai politik mempertanggungjawaban dana alokasi ini, bukan suatu hal yang cukup signifikan untuk mendorong proses akuntabilitas dan transparansi partai politik, karena secara jumlah tidak begitu signifikan.

  1. E.     Meneropong 2014: Akuntabilitas dan Transparansi Partai Politik Masa Kini

            Pada bagian akhir tulisan, kami mencoba menyajikan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) tentang akuntabilitas dan transparansi partai politik. Survei dilakukan bulan Juni hingga April 2013. Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan referensi untuk melihat bagaimana komitmen partai politik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik di mata publik. Metode pengambilan data sendiri menggunakan kuisioner dengan narasumber informan kunci dari partai politik di tingkat DPP, tak terkecuali bendahara umum DPP Partai politik. Berikut lampiran grafik hasil penelitian:

Ada 9 responden yang menjadi objek penelitian yakni Partai Gerindra, PAN, PDIP, Partai Hanura, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS. Dari 9 responden, lima partai yang menjadi objek komparasi indeks partai politik yaitu PAN, PDIP, PKB, Partai Hanura, dan Gerindra sangat kooperatif dengan proses penelitian, PPP kooperatif, PKS dan Demokrat kurang kooperatif, sedangkan Partai Golkar tidak kooperatif. Indeks 1-4 menunjukkan semakin angka mendekati 4 maka semakin baik performa yang ditunjukkan. Hasil penelitian TII menunjukkan poin transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap informasi yang wajib dipublikasikan.

Hal ini yang kemudian menjadi tantangan pada Pemilu 2014. Persaingan keras antar partai untuk mendapatkan kursi legislatif dan presiden akan memunculkan berbagai strategi pemenangan dengan variabel biaya yang berpotensi tidak terkontrol. Biaya politik tinggi, tata kelola partai politik yang amburadul, status quo dalam sistem partai politik hanya akan membawa Indonesia kembali pada tradisi “balik modal” dengan modus korupsi semakin parah, korupsi di berbagai sektor.

Hal ini sesuai dengan teori dari Richard S. Katz dan Peter Mair yang mengatakan bahwa pada periode sekarang ini, partai politik dalam kaitannya  antara masyarakat sipil dan negara, telah muncul suatu model partai baru, yaitu partai kartel, dimana partai “berkolusi” menjadi agen dari negara dan menggunakan sumberdaya-sumberdaya negara (partai negara) untuk memastikan kehidupan kolektif mereka sendiri sehingga tetap bisa eksis.[7]Harus ada perubahan, khususnya pada tata kelola partai politik sehingga tidak membiarkan praktik korupsi menjadi makin  tumbuh subur lagi.

F.     Penutup

 

Dari tulisan yang penulis paparkan, masuk akal kiranya apabila kelak dalam pemilu 2014 yang akan segera dating, partai politik lebih diatur dalam pengelolaan dan kegiatan nya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan pada perubahan tata kelola partai politik agar dapat menjadi lebih baik adalah :

  • pengelolaan keuangan partai politik dengan sistem reward and punishment lebih tegas pada partai politik sehingga berkomitmen mewujudkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
  • Memperlakukan Partai Politik layaknya entitas publik yang wajib mempublikasikan laporan keuangan partai politik yang telah diaudit di berbagai media, media cetak, dan elektronik.
  • Memperluas pengaturan pelaporan keuangan partai politik tidak hanya dana alokasi APBN maupun APBD saja tetapi juga dana partai politik secara keseluruhan.
  • Memasukkan standar audit terkait dana Non-APBN ke dalam UU Partai Politik


[1] Ramlan Subekti. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. hlm. 103.

[2] Miriam Budiarjo. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 161.

[3]Hukumonline. 2014. “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi” , artikel online. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat–seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi . diakses tanggal 22 maret 2014 pukul 22.38.

[5] Munir Fuady. 2004. Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.185.

[6] Arie Nurman, A Siswanto Darsono. 2011. Dimana Uang Kami ? Advokasi Anggaran Di Indonesia. Jakarta : IBP. hlm. 32.

[7] Richard S. Katz, Peter Mair. Changing Models of Party Organization and Party Democracy, Party Politics, Vol 1, No. 1, 1995. hlm. 342-343.