Setiap manusia sudah tentu memiliki musuh atau lawan, salah satunya yaitu sebuah kegiatan yang kita sebut dengan istilah korupsi. Korupsi di Indonesia di telinga kita bahkan sudah tidak terasa asing. Katanya musuh, tapi kenapa justru dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin? Sebuah tanda tanya besar bagi kalangan pengamat-pengamat politik yang jeli, sebaliknya bagi kalangan awam memandang fenomena tersebut paling dianggap sepele, bahkan ada yang baru sadar bahwa golongan yang mewadahi pemimpin pilihannya terjerat kasus korupsi. Kita tengok pada data kasus korupsi berikut ini yang diunggah oleh kalangan masyarakat, namun sempat mengalami pro kontra dari tim ICW. Berdasarkan pemaparan dari Iwan dalam blognya http://iwanyuliyanto.wordpress.com bahwa Tim ICW sebenarnya mengapresiasi dengan unggahan tersebut, namun yang membuat tim ICW kecewa yaitu pencantuman logo ICW pada tabel dan grafik yang dibuat @KPKwatchRI adalah tidak pada tempatnya, kecuali sebelumnya mereka berkolaborasi dalam penyusunan dan ada kesepakatan bersama. Tim @KPKwatchRI telah menyampaikan alasan bahwa pencantuman logo ICW adalah bentuk apresiasinya atas keterbukaan informasi yang dilakukan ICW terhadap websitenya. Mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari prinsip / etika jurnalisme secara umum, yaitu jika mengambil bahan / data harap mencantumkan sumbernya. Itu betul, mereka telah menampilkan sumbernya, namun tidak tepat untuk pemakaian logo organisasi, ada aturan bakunya sehingga

Terkait dengan tingkat elektabilitas masyarakat, bisa dibilang seimbang. Seimbang antara partai terkorup dengan tingginya juga elektabilitas masyarakat. Hal semacam itu kenapa dapat terjadi? Perlu kita analisis akar penyebabnya, segala hal yang tujuannya untuk menangani sebuah maslah maka kita butuh flashback pada titik penyebanya apa,  karena tidak dapat kita menyalahkan dari pihak partainya saja atau masyarakat. Menurut komentar dari rekan saya seorang Mahasiswi FMIPA UNS, menanggapi hal seperti itu dia mengatakan bahwa penyebabnya ada beberapa hal:

  1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai partai yang mereka pilih bahwa jika sebenarnya korupsi telah mereka (parpol) lakukan. Apalagi untuk kalangan masyarakat pedesaan yang notabene mereka hanya tahu cover yang melatarbelakangi mereka memilih, partai mana yang terlihat pro rakyat, yang terlihat langsung turun kepada masyarakat langsung maka itulah yang dipilih. Ketidaktahuan terjadi karena tidak  adanya ketransparansian.
  2. Persepsi awal dari masyarakat pada salah satu partai yang dulunya dianggap bagus, maka sekarang kembali mereka memilihnya. Padahal tidak selamanya partai tersebut mengalami proses kepemimpinan yang sama baiknya, karena secara realita beda pemimpin beda gaya dan cerita.
  3. Banyaknya kasus golput yang merambah pada masyarakat yang sebenarnya suaranya itu dapat memilih partai yang bisa jadi partai itulah yang tingkat korupsinya rendah/ bahkan bersih. Namun karena didominasi dengan suara masyarakat pada partai yang pada data di atas korup, maka partai itulah yang tertinggi tingkat elektabilitas dari masyarakat.

Dari pandangan rekan saya di atas dan dari tabel mengenai tingkat korupsi dari masing-masing partai dapat saya analisis bahwa memang benar tingkat elektabilitas masyarakat tinggi pada partai yang justru tingkat korupsinya tinggi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya transparansi dari masing-masing partai mengenai proses keuangan khususnya. Tidak ada salahnya untuk ke depannya untuk meningkatkan tingkat ketransparansian, ketika masa kampanye diadakan sebuah forum atau pemberitahuan yang memaparkan mengenai alur keuangan pra, ketika, dan pasca kepemimpinan. Dari hal sederhana ini dapat sedikit dikurangi.