“Kalau Anda ingin mengetahui karakter seseorang, beri diakekuasaan” –Abraham Lincoln

Menjelang pemilu 2014, ada banyak pertanyaan yang muncul di permukaan. Mengapa partai-partai besar yang korupsinya tinggi tetap diikuti dengan elektabilitas yang tinggi juga di masyarakat, menurut hasil survey  yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey di Indonesia. Para pemikir politik yang kritis menanyakan, fenomena apa yang sedang menjangkit di masyarakat Indonesia? Bukankah selama di beri  kekuasaan mereka menyalahgunakannya dengan cara melukai kepercayaan public melalui tindak pidana korupsi?  Apa yang menyebabkan public masih memberi kepercayaan kepada partai-partai tersebut untuk memegang kekuasaan terbesar di negeri ini, kekuasaan politik yang menentukan seluruh sector kehidupan rakyat Indonesia?

DIAGRAM SURVEY PARTAI KORUP DI INDONESIA

Di bawah ini adalah survey yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga disajikan dalam bentuk diagram  dan rangking yang mudah dipahami pembaca, hasilnya pun serupa dari survey yang satu dengan survey yang lain dan fakta ini telah disebarkan ke masyarakat luas oleh para aktivis kampus ataupun masyarakat pada umumnya sebagai upaya untuk mewujudkan pemilih yang cerdas untuk pemilu berkualitas. Dari diagram yang disajikan di atas, 3 partai besar yang hasilnya dinyatakan paling korup adalah PDIP, Golkar dan Demokrat. Seharusnya jika masyarakat Indonesia cerdas, maka mereka tidak akan memilih lagi partai-partai yang korupsi, karena terbukti tidak amanah dan merugikan Negara. Dan kita sama-sama meyakini bahwa musuh besar kita adalah korupsi. Maka tak heran jika berita korupsi menjadi berita yang laris di ikuti masyarakat hingga ditayangkan berulang-ulang di berbagai media televisi nasional dan menimbulkan dampak ketidakpercayaan public pada partai politik. Tapi yang mengejutkan, ketika jajak pendapat atau survey dilakukan oleh berbagai lembaga survey di Indonesia, terkait elektabilitas partai atau siapa yang akan mereka pilih jika pemilu nanti, yang unggul adalah ketiga partai yang menjadi tiga besar partai terkorup di Indonesia seperti yang dapat kita lihat di atas. Ketiga hasilnya menunjukan bahwa 3 partai besar pilihan masyarakat dari survey yang dilakukan menjelang pemilu 2014 adalah partai yang menduduki urutan dengan tindak pidana korupsi tertinggi.

Sebelum analisis kasus di Indonesia. kita samakan persepsi dengan membedakan elektabilitas dan popularitas. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga popular.

Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui public, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan. (http://obrolanpolitik.blogspot.com/2013/03/beda-pengertian-elektabilitas-dan.html)

ANALISA FENOMENA

  1. Tingginya Pragmatisme Masyarakat

Dari data dan fakta yang disajikan di atas, kita dapat mengajukan dugaan awal atau hipotesa bahwa fenomena tingginya partai besar yang banyak melahirkan koruptor namun diikuti dengan tingginya elektabilitas di masyarakat disebabkan tingginya pragmatisme masyarakat. Masyarakat Indonesia belum cerdas dalam berpolitik, banyak dari mereka yang belum menyadari bahwa politik merupakan unsur kehidupan yang paling penting dan paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang berujung menjadi nasib suatu Negara. Mayoritas masyarakat acuh tak acuh pada politik, mereka lebih memilih apatis dan bangga menjadi golongan putih yang tidak memiliki harapan lagi pada politik di negerinya. Padahal besarnya kekuasaan politis yang mengelola APBN hampir mencapai Rp.2000Triliun, berpeluang besar terjadinya penyalahgunaan seperti korupsi karena rendahnya pengawasan dari public.  Demokrasi memang tidak akan berjalan sesuai harapan jika rakyatnya masih miskin dan lapar. Kita tahu bahwa 30% masyarakat Indonesia dalam status miskin dengan penghasilan $1 per hari, rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan juga mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang belum cerdas dalam pengetahuan apalagi perpolitikan. Maka menjadi hal wajar jika mereka sibuk mengurusi  urusan pribadi dan mengabaikan urusan politik negerinya. Mereka menjadi masyarakat yang apatis, pragmatis bahkan transasksional dalam memilih pemimpin negerinya. Mereka memilih pemimpin berdasarkan serangan fajar, siapa yang mampu membayar mahal maka itu yang akan menjadi pilihan. Masyarakat tidak peduli berapa banyak kader partainya yang masuk bui, mereka lupa berapa kerugian Negara, yang mereka tahu adalah apa yang bisa partai berikan berwujud konkret seperti uang untuk rakyatnya.

  1. Rendahnya Kualitas Pemilu

Pemilu merupakan salah satu cara dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara “one man one vote”. Namun rasa-rasanya masih rendah tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi, dilihat dari bagaimana cara mereka memandang pemilu dan menjatuhkan pilihan pada calon wakil rakyatnya. Pemilu merupakan hal terpenting dalam menentukan calon pemimpin. Baik dan buruknya pemimpin ditentukan dari hasil pemilu yang dilakukan pada tanggal 9 April dan 9 Juli nanti misalnya. Dimana satu suara dapat menentukan nasib Indonesia lima hingga sepuluh tahun mendatang. Nasib Indonesia ditentukan oleh para pemimpin politik yang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidak terbangun dalam kontruksi sosial masyarakat. Pemilu hanya menjadi pesta demokrasi yang dianggap rutinitas dan menghabiskan biaya tinggi, namun hasilnya adalah melahirkan koruptor-koruptor baru karena tidak cerdasnya pemilik suara yakni rakyat Indonesia itu sendiri. Wajar, karena banyak suara yang bisa di beli dalam sehari. Bahkan banyak yang memilih untuk tidak memilih (golput) dengan alasan kekecewaan dan tingginya kecurangan para pelaksana pemilu itu sendiri. Pemimpin berkualitas hanya dapat dihasilkan dari pemilu yang berkualitas dengan syarat pemilihnya harus cerdas.

  1. Masyarakat Transaksional

Rakyat menjadi Tuhan di Negara demokrasi. Suara mereka begitu berarti, dicari bahkan dibeli ketika pemilu sudah menanti. Setelah pemimpin terpilih, mereka kembali menjadi budak yang harus bekerja untuk menyambung hidup dan membayar pajak. Pemimpin datang kembali 5 tahun kemudian ketika pemilu akan datang menjelang. Maka tak heran, jika banyak rakyat yang menuntut “apa yang mereka dapatkan jika mereka memilih calon tersebut?”. Akhirnya para calon wakil-wakil rakyat berebut menebar amplop untuk mendulang suara dan mendapatkan kursi kekuasaan di negaranya. Masyarakat memilih untuk bukti  nyata yakni berupa uang. Mereka tak berharap lagi pada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat, karena pada nyatanya banyak caleg yang mengobral janji namun tak terbukti dan rakyat tak bisa menagih janji-janji ini ketika mereka sudah berkuasa. Maka mereka memilih menagih uangnya ketika suara mereka di minta. Akhirnya pemilu Indonesia membutuhkan biaya yang mahal, nilainya ratusan juta hingga triliuanan. Tergantung tinggi rendahnya kursi kekuasaan yang direbutkan. Setelah mereka mendulang suara, mereka harus mengembalikan modal kampanye dengan cara menyalahgunakan uang Negara, korupsi misalnya. Itulah yang menyebabkan partai-partai besar memiliki elektabilitas tinggi walaupun korupsinya juga meninggi. Karena suara dalam demokrasi sama dengan satu, maka suara professor maupun tukang batu sama-sama di hitung satu. Jika jumlah suara yang transaksional lebih tinggi, maka partai yang tinggi korupsi tetap menjadi pemenang pemilu.

Kesimpulan dari fenomena tersebut adalah tingginya jumlah masyarakat yang transaksional , mengakibatkan biaya pemilu mahal dan partai yang memiliki banyak uang keluar menjadi pemenang. Elektabilitas ditentukan dari berapa banyak mereka bisa membayar suara rakyat, bukan lagi berapa jumlah suara rakyat cerdas yang sadar akan kualitas dan totalitas kinerja suatu partai. Maka banyak partai yang bersih, jujur dan kinerjanya berkualitas dikalahkan partai kakap yang kuat membeli suara rakyat. Elektabilitas mereka di masyarakat pun tenggelam, karena kualitas demokrasi kita masih rendah dengan banyaknya jumlah otak yang bodoh dan perut yang lapar. Jika otak mereka bodoh mereka tidak akan berfikir dalam menentukan pilihan, pilihan mereka mengikuti perut mereka yang lapar. Demokrasi berkualitas hanya untuk Negara yang rakyatnya melek pendidikan dan perutnya sudah kenyang. Begitulah analisis saya mengenai fenomena tersebut.