Korupsi di Indonesia

Masih tertanam didalam benak masyarakat Indonesia semuanya tentang kata “korupsi” yang selalu melekat di tatanan kehidupan pemerintahan di Indonesia. Sebenarnya, apa pengertian dari kata “korupsi” itu? Menurut Wikipedia korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara umum korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang besar yang dialami oleh Negara karena tindakan pejabat mereka sendiri. Lalu  bagaimana tingkat korupsi di Indonesia? Menurut Corruption Perception Index (CPI 2013) Indonesia menempati peringkat ke-114 dunia dari 175 negara yang dinilai.

Sungguh miris ketika korupsi di Indonesia memang sudah sampai ditingkat level emergency, hal tersebut menunjukan kelas korupsi Indonesia di dunia International sudah semakin menjadi-jadi. Berkaca dari peringkat Indonesia tersebut tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi malu, ingin ditaruh mana harga diri kita didepan Negara-negara lainnya. Dulu kita disegani karena sempat menjadi macan Asia namun kini yang terjadi sebaliknya kita seperti macan yang kehilangan taringnya. Penyebab utama tidak lain melainkan kian banyaknya koruptor yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai kalangan dan yang terbanyak adalah yang berasal dari partai politik di Indonesia.

 

 

Partai politik terkorup

Menurut data daftar korupsi di tatanan Negara yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang dibuat berdasarkan permohonan izin pemeriksaan (PIP) pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum yang disampaikan kepada presiden menunjukkan bahwa partai politik adalah penyumbang terbesar korupsi yang ada di Indonesia.

Data dimaksud adalah :
1.       Partai Golkar 64 orang (36 %)
2.       Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 32 orang (18 %)
3.       Partai Demokrat 20 orang (11 %)
4.       Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 17 orang (9,65 %)
5.       Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9 orang (5 %)
6.       Partai Amanat Nasional (PAN) 7 orang (3,9 %)
7.       Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 orang (2,27 %)
8.       Partai Bulan Bintang (PBB) 2 orang (1,14 %)

Dari fakta tersebut sudah banyak menjelaskan jika masalah korupsi lebih dari sekedar fenomena gunung es. Masalah korupsi sudah mendarah daging di Negara yang sekarat ini. Apabila partai dibagi menjadi dua jenis yaitu partai yang telah ada sejak Orde Baru (Golkar, PPP, PDIP) dan partai pasca reformasi (Demokrat, PBB, PKB, PKS, PAN dll) dapat dilihat kalau partai zaman Pak Harto ini menduduki posisi teratas. Partai-partai zaman Orde Baru ini seakan-akan tidak hanya melanjutkan tindak korupsi dari masa ke masa akan tetapi juga merekrut calon partai korupsi yang baru. Mereka seolah memberi contoh bagaimana “cara berkorupsi” kepada partai-partai baru era reformasi bagaikan kakak yang sedang memberikan contoh kepada adiknya. Tak heran partai yang terhitung baru pada masa reformasi seperti Demokrat dan PKB selama masa jayanya selama 10 tahun sudah banyak kasus korupsi yang bermunculan, hal tersebut mengindikasikan bahwa partai era reformasi ini tidak hanya mencontoh tetapi melakukan lebih dari apa yang di perbuat oleh partai era Orde Baru, sungguh hal yang sangat ironis.

Miris rasanya melihat kondisi dimana korupsi menjadi perbuatan yang ladzim dilakukan oleh partai-partai politik besar. Fungsi partai politik yang semula sebagai sarana komunikasi politik, media sosialisasi politik dan mengontrol konflik seolah-olah lenyap, yang ada di benak partai hanya keegoisan mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan tentang pencitraan dan kekuasaan semata tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indonesia merasa dibohongi, bagaimana tidak seolah-olah partai politik hanya mengumbar janji manis disaat pesta demokrasi berlangsung akan tetapi setelah mereka mendapatkan posisi yang terjadi justru sebaliknya, mereka lupa akan janjinya. Sehabis manis sepah dibuang itulah gambaran masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia sudah muak akan kondisi yang menimpa partai politik di Indonesia. Sudah sangat sedikit faktor trust ditatanan pemerintahan saat ini. Masyarakat saat ini seperti sudah kehilangan arah tujuan bagaikan perahu layar tanpa angin, terombang-ambing tak tentu arah. Perahu itu hanya mengikuti aliran arus sama seperti yang terjadi saat ini masyarakat hanya mengikuti keadaan politik yang terjadi tanpa ikut membantu jalannya demokrasi pemerintahan. Masyarakat seperti disetir oleh arus tersebut yang tidak lain adalah partai politik yang ada.

 

Faktor trust yang kian menghilang

Masyarakat sudah tidak peduli lagi akan kondisi yang menimpa negeri ini. Masyarakat Indonesia seakan menutup telinga, mata dan hati terhadap persoalan korupsi yang ada. Mereka hanya membiarkan KPK seorang saja dalam memberantas kejahatan korupsi. Kita tentu tidak merasa asing lagi dengan kalimat berikut, “Sebuah negara jatuh bukan karena berkuasanya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang berilmu.” Lalu apakah Indonesia akan jatuh di kemudian hari? Jawabannya adalah “iya” selama masyarakat Indonesia tidak peduli lagi dengan kondisi korupsi yang melanda negeri ini. Faktor trust adalah factor yang penting dalam membentuk Indonesia menjadi lebih baik. Pada saat pesta demokrasi seperti sekarang ini, isu factor trust mulai sengaja dimunculkan agar para partai besar berharap mendulang banyak suara dari para masyarakat di Indonesia. Mereka tahu banyak suara golput yang akan mereka terima bila sudah sedikit factor trust yang ada. Lalu apa yang akan dilakukan partai-partai terkorup ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia? Salah satunya adalah dengan mengangkat banyak kader dengan elektabilitas tinggi sebagai sesosok figure yang seakan membawa perubahan angin baru di partai korup tersebut.

Kader dengan elektabilitas tinggi dari partai yang korup

Mulai tahun ini banyak sekali bermunculan sosok panutan (figure) dengan elektabilitas tinggi karena kinerja yang bagus, kejujurannya, dan kebijaksanaannya. Sosok tersebut mulai dikenali oleh masyarakat yang sedang mengalami krisis factor trust, sebut saja Gubernur Jakarta Jokowi, Anies Baswedan, Abraham Samad, Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Walikota Surabaya Tri Rismaharani dan masih banyak lagi. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah apakah kader dengan elektabilitas tinggi tersebut adalah suatu angin perubahan atau hanya sekedar pion dari partai korup?  Interpretasi saya jika benar figure tersebut menjadi perubahan baru dalam partai hal itu akan menjadi sejarah baru untuk menjadikan Indonesia bebas korupsi, akan tetapi jika dia hanya menjadi pion yang terjadi  adalah partai yang senantiasa mengatur jalannya kader tersebut dan korupsi merajalela, naudzubillah. Berikut adalah data infografik tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang terjadi pemerintahan.

Selanjutnya berikut adalah data tentang contoh survey kandidat calon presiden. Disini dapat dilihat jika kandidat yang terkuat masih dalam cakupan partai terkorup.

Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih mengalami krisis kepercayaan/ factor trust dan isu ini kemudian dipakai oleh para partai korup untuk mendulang banyak suara dengan mengangkat sosok figure dengan elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan pesta demokrasi. Masyarakat Indonesia saat ini haus akan figure kader politik yang menjadi panutan, dan itu menjadi kunci utama para partai korup itu untuk mengambil hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat di Indonesia harus menjadi pemilih yang cerdas.

Menjadi pemilih yang cerdas

 

            Apa itu pemilih yang cerdas? Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang tahu tentang seluk beluk dunia politik yang ada, dan memilih yang terbaik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Selama ini masyarakat Indonesia ternyata masih mendukung politisi dan partai yang korup. Menurut data dari Rahmat Mulyana (pengajar manajemen keuangan dan metodologi penelitian keuangan yang merupakan mantan direktur keuangan sebuah BUMN) menunjukan jika suara rakyat yang makin besar terhadap suatu parpol, 76% nya akan berhubungan dengan makin banyaknya koruptor di partai itu.

Bagaimana solusinya agar memilih pilihan tepat yang bebas korupsi?

  • Masyarakat Indonesia di edukasi terlebih dahulu tentang profil korupsi setiap partai politik. Jika masyarakat masih memaksa untuk memilih partai tersebut maka sesungguhnya korupsi didukung oleh rakyat.
  • Memilih sosok kader yang tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi termasuk di internal partainya sendiri.

Saatnya Indonesia bebas korupsi

           

            Pendapat saya Indonesia akan terbebas dari korupsi jika disetiap individu warga Indonesia tertanam jiwa Anti korupsi. Sejak dini sebaiknya masyarakat Indonesia paham akan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi baik secara langsung dan tidak langsung. Sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, sudah saatnya Indonesia bangkit dan mencetak generasi anti korupsi.