Negara Indonesia memang negara yang kaya, namun kekayaan itu tidak nampak pada dirinya. Kekayaan itu bukan menjadi kekayaan masyarakat bersama, namun kekayaan sekelompok individu yang disimpan dalam pundi-pundi kekayaannya masing-masing. Ironi benar, negara dengan kekayaan darat maupun lautan yang banyak masih berstatus negara berkembang dari zaman ke zaman. Yang menjadi pertanyaan besar, kapan Indonesia berstatus sebagai Negara kaya di dunia ?

Pertanyaan tersebut simple namun sulit untuk direalisasikan ketika kondisi negara belum stabil. Kursi pemerintahan masih menjadi perebutan panas diantara partai-partai politik yang ada. Saling menjatuhkan kekuasaan, menyoreng nama baik parlemen masih menjamur dikalangan politisi, dan perebutan kursi kekuasaan diantara partai politik dengan cara tidak sehat.

Berbicara perebutan kursi kekuasaan diantara partai politik, hal tersebut memanas dan mengganas ketika pesta demkrasi di Indoesia semakin dekat yaitu tepatnya tanggal 9 April 2014 nanti. Banyak partai yang melakukan kampanye dengan cara masing-masing, mulai dari iming-iming uang, pesta dangdut, hingga berkampanye di tempat-tempat kajian ilmu. Menarik, memang bila dibahas satu persatu cara para calon pengusa negeri ini dalam mempertaruhkan label kekuasaan dengan segala janjinya. Namun, hal tersebut yang kerap kali menjadikan masyarakat Indonesia salah tafsir tentang penilaian dari para calon penguasa negeri ini. Alhasil, ketika Pemilu tiba masyarakat salah pilih calon penguasa. Tidak heran, melihat begitu banyaknya partai saat ini yang saling memperebutkan kekuasaan saling menjatuhkan. Seharusnya banyak koreksi yang dilakukan dalam tubuh partai masing-masing ketika akan naik menjadi calon penguasa negeri ini.

Melihat data racikan dari salah satu bagian elemen masyarakat disamping, banyak mengejutkan masyarakat Indonesia. Data disamping adalah data terkait banyaknya kasus korupsi yang dilakukan tiap partai yang ada di Indonesai berdasarkan rekapan jejak perjalanan partai masing-masing. Terlihat jelas pada garfik tersebut bahwa partai-partai yang terlibat pada kasus korupsi tertinggi namun tetap memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Jelas sekali, kasus korupsi dari masing-masing partai tidak sedikit merugikan uang negara, apalagi partai dengan kasus korupsi tertinggi pastinya tidak sedikit pula uang negara yang dihabiskan untuk memenuhi kepentingan internal partai tersebut.

Fenomena korupsi, sebenarnya sudah lama membuat masyarakat Indonesia muak mendengar kasus tersebut. Namun, jika masyarakat tidak dipahamkan akan hal tersebut, maka yang ada masyarakat akan selalu salah dalam memilih calon pemimpinnya. Partai-partai yang terkena kasus korupsi dalam intensitas tinggi seakan hilang begitu saja dari kabar masyarakat, sedangkan partai yang baru sedikit terkena kasus korupsi dengan status dugaan, sekan merebak beritanya dimana-mana. Ironinya negeri ini, keburukan yang kecil nampak begitu besar dibandingkan keburukan yang menjulang tinggi tidak terlihat. Seharusnya, hal tersebut menjadi koreksi yang nyata bagi masyarakat Indonesia agar dapat memilih dengan cerdas para calon pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Namun, hal tersebut tidak selalu disalahkan pada kurangnya pengetahuan masyarakat, dari dalam partai yang terkena kasus korupsipun mensilap pemberitaan yang ada supaya pemberitaan yang ada  tidak berimbas pada kedudukan partainya. Alhasil, partai yang bisa dikatakan buruk lebih memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan partai dengan kasus korupsi sedikit namun terekpos dengan pemberitaan kasus yang terlihat begitu besar.

Selain itu, fenomena golput yang selalu terjadi ketika Pemilu menandakan kesadaran masyarakat akan memilih masih kurang. Menurut beberapa kelompok menyatakan bahwa golput merupakan pilihan bagi mereka yang tidak menyukai dengan sistem demokrasi ataupun tidak cocok dengan para calon pemimpin. Namun, ketika cara berpandang tersebut dibiarkan dan tidak dicerdaskan dengan fenomena yang ada, pastinya permasalahan klasik tersebut akan mengakar dan yang terjadi pemimpin yang terbentuk kembali lagi memimpin negeri ini dengan tidak amanah.

Oleh karena itu, perlunya pendidikan politik pada masyarakat supaya masyarakat tidak asal memilih atapun tidak asal golput, walaupun tidak semua masyarakat Indonesia menyukai dunia perpolitikan paling tidak masyarakat bisa menilai dengan baik calon pemimpin ataupun partai yang akan duduk di kursi kepemimpinan negara Indonesia.