Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, terutama sila KeTuhanan (sila 1)  warga negara Indonesia tentu sangat menentang adanya praktik korupsi hingga pemerintah kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk dengan tujuan memberantas praktik- praktik korupsi yang tentunya merugikan rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang memahami nilai moral tentu akan menjauhi segala praktik korupsi dan menjauhi orang- orang yang melaksanakan praktik korupsi ini.

Dalam memilih pemimpin pun, sebagai rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang jujur, pro rakyat dan bersih dari korupsi. Akan tetapi, pada kenyataannya hasil survey  memperlihatkan fakta bahwa partai yang memiliki kader yang terlibat kasus korupsi yang banyak justru memiliki pemilih/simpatisan yang tinggi juga. Hal ini tentu dua hal yang sangat berkebalikan. Di satu sisi rakyat menginginkan pemimpin yang jujur dan bersih dari korupsi, akan tetapi peminat pada partai yang terlibat kasus korupsi lebih banyak.

Hasil dari survey www.merdeka.com terhadap partai- partai di Indonesia sampai tanggal 22 Maret menunjukkan 3 besar partai yang dipilih, yaitu PDI Perjuangan (39,53%), Gerindra (20,19%) dan PKS (19,31%).

Dari kedua data di atas dapat dilihat perbandingan bahwa partai dengan indeks terlibat korupsi tinggi (PDIP, Golkar, Demokrat) ternyata tetap memiliki peminat yang tinggi dibandingkan partai dengan indeks terlibat korupsi rendah (PKS dan PKP).

Berdasarkan data gambar di atas cukup menunjukkan bahwa partai yang memiliki indeks korupsi rendah adalah partai- partai yang berbasis keislaman/agama. Akan tetapi, keberagaman suku, etnis dan agama di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih partai dengan basisi non-agama. Persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa partai berbasisi agama untuk agama tertentu saja, maka dengan keberagaman suku dan agama itu masyarakat lebih memilih partai yang berbasis nasional, yang menurut masyarakat dapat menampung aspirasi dari semua suku dan agama.

Beragamnya metode kampanye dari partai- partai politik termasuk melalui media masa juga turut membangun pencitraan yang lebih baik bagi partai- partai yang pada kenyataannya terlibat banyak kasus korupsi. Bagi masyarakat yang masih awam dan masih memiliki pendidikan rendah tentang politik tentu akan lebih memilih partai yang lebih banyak dikenalnya, salah satunya untuk partai- partai yang bisa dengan “apik” mengemas pencitraan lewat media televisi. Terlebih lagi adanya pemberitaan besar mengenai tokoh- tokoh pemimpin potensial seperti Bapak Jokowi dan Ibu Risma yang berasal dari partai PDI-P dapat mempengaruhi rakyat untuk memilih partai yang menjadi asal tokoh- tokoh tersebut.

Untuk itu, perlu adanya review dari KPK yang dapat dipublikasikan kepada publik secara luas agar masyarakat secara keseluruhan juga dapat lebih cerdas untuk mempertimbangkan partai mana yang sebaiknya dipilih.