Rezky Akbar Trinovan (Psikologi 2013 UNS)

Belum lama ini IKAPI beserta pedagang pasar seluruh Surakarta dan Indonesia mengadakan sebuah deklarasi kembali kepasar tradisional yang dilaksanakan di kota Solo. Kehadiran ketua DPD RI, DPR RI dan pejabat pemerintah lainnya turut memeriahkan deklarasi ini.
Acara deklarasi yang berjalan dengan hikmat harus dinodai oleh pedagang pasar yang diperjuangkan dalam deklarasi ini dengan banyaknya yang meninggalkan acara sebelum deklarasi selesai dilaksanakan. Tentu hal ini sangat mengecawakan banyak pihak terutama yang telah serius memperjuangkan hak para pedagang ini.
Memang dalam mewujudkan kemandirian pasar rakyat tidak bisa hanya melalui sebuah deklarasi yang berlangsung hanya sehari. Dibutuhkan usaha lebih dari sekedar deklarasi yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat, dan tentunya pedagang pasar itu sendiri.
Ketiga elemen tersebut mempunyai peran yang sangat strategis. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, Masyarakat sebagai konsumen, dan pedagang sebagai penjual dalam pasar rakyat. Jika ketiga elemen ini dapat bersinergi, bukan hal sulit lagi untuk mewujudkan pasar rakyat yang mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelakunya.
Pemerintah dengan kebijakannya masih belum efektif untuk mewujudkan hal ini, terbukti dengan semakin tingginya angka ketimpangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Dikutip dari “kompas” angka ketimpangan sosial ini mencapai 0,431 dari sebelumnya 0,357. Jika dikaitkan dengan pasar rakyat, maka jelaslah bahwa pasar rakyat semakin terasingkan dinegara sendiri dan kalah bersaing oleh ritel-ritel modern yang mulai menggurita dinegeri ini.
Pemerintah hanya berfokus meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari kaum kapitalis. Padahal jika melihat jangka panjangnya maka hal ini akan terus meningkatkan angka ketimpangan sosial. Selain itu para pelaku pasar rakyatpun tidak dapat leluasa bergerak bebas dinegeri ini.
Jika saja pemerintah dapat membuat kebijakan yang menguntungkan pelaku pasar agar bisa mandiri, pemerintah tidak perlu bersusah payah menyubsidi rakyat melalui pajak karena rakyat sudah mandiri dan sejahtera. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan hanya membuat kebijakan yang selalu menguntungkan kaum kapitalis.
Masyarakat sebagai konsumen juga tentu saja memberi dampak yang besar bagi terwujudnya kemandirian pasar rakyat. Karena transaksi di pasar hanya terjadi jika ada interaksi antara pembeli dan penjual. Akan menjadi sia-sia jika kebijakan sudah bagus, pasar rakyat sudah layak dan dapat bersaing dengan ritel modern akan tetapi tidak ada konsumen yang membeli di pasar rakyat.
Pola pikir masyarakat harus diluruskan kembali tentang persepsi mereka terhadap pasar rakyat. Dari sebelumnya berkesan kumuh, kotor, dan tidak sehat harus diubah menjadi bersih, murah, dan mensejahterakan rakyat. Sehingga tingkat transaksi dipasar rakyat semakin subur kembali.
Pedagang dan komunitas pasar sebagai pelaku juga harus berani dan meningkatkan kreatifitas mereka untuk menarik perhatian masyarakat. Jika kebijakan sudah bagus, masyarakat mempunyai minat yang besar akan tetapi para pedagang masih menerapkan pola pikir lama maka akan menjadi sia-sia.
Pemerintah, masyarakat, dan pedagang harus bersinergi dalam mewujudkan kemandirian pasar rakyat. Melalui kebijakan pemerintah, minat masyarakat, dan pasar yang interaktif akan meningkatkan jumlah transaksi dipasar rakyat, sehingga dapat terwujud pasar rakyat yang mandiri dan mensejahterakan rakyat serta berdikari dinegeri sendiri seperti yang diinginkan para pendiri negara dan seluruh masyarakat Indonesia