Udji Kayang Aditya Supriyanto (Sosiologi 2012 UNS)

Tahun politik telah tiba, kendati belum sampai puncak acara, seluruh sudut negeri tak luput dari euforia. Spanduk bergambar wajah rupawan terpajang di mana-mana bersama kalimat sugestif pemicu suara. Mereka yang mau bersimpati, menafsirkan suara dengan mengisi kotak besi. Sebagian yang lain merepfleksikan suara dalam kritik tajam atau anekdot yang kental sindiran. Para calon presiden negeri ini, kendati memang baru beberapa yang muncul di permukaan, mencetak reaksi masyarakat yang mendua. Namun demikian, reaksi negatif barangkali yang lebih dominan. Masyarakat Indonesia sudah terlanjur mengidap alergi politik, tak ayal bila mereka yang maju menjadi calon presiden justru dipandang sebelah mata. Lantas bagaimana seharusnya presiden yang cocok bagi Indonesia?

Beberapa waktu lalu di jejaring sosial ada kampanye yang menonjolkan sisi ideologis dari sang calon. Walaupun ia calon legislatif, tak menutup kemungkinan ada tendensi serupa dalam kampanye calon presiden nanti. Calon legislatif terkait dengan percaya diri memajang slogan “the defender of Pancasila and pluralism”. Bukan masalah benar tidaknya, namun tatkala menjual janji-janji perubahan yang terperinci saja tidak dipercaya, bagaimana bila hanya memamerkan garis besar ideologi yang abstrak? Satu hal yang penting diperhatikan bahwa Pancasila dan pluralisme adalah ideologi. Tentu sifatnya hanya sekadar pendasaran saja, bukan sebagai alat pemecah masalah. Maka para calon presiden Indonesia semestinya lebih mendahulukan epistemologi di atas ideologi.

Epistemologi jamak diartikan dalam dua konteks, pertama sebagai batas-batas pengetahuan, kedua sebagai metode. Pengertian epistemologi yang dipakai di sini ialah pada konteks yang kedua. Bahwa setelah “apa yang akan dilakukan?”, adalah penting untuk bertanya “bagaimana melakukannya?”, bukan hanya “apa yang dibanggakan?” seperti ketika seseorang memgemborkan ideologinya. Calon presiden yang baik ialah yang memiliki cara ampuh menangani masalah-masalah negara, baik itu masalah fisik maupun sosial, struktural maupun kultural. Sudah selayaknya ada perubahan konten dalam kampanye-kampanye calon presiden. Jangan bicara soal janji-janji saja, karena masyarakat tidak akan percaya. Jabarkan saja bagaimana cara mengatasi permasalahan negara dewasa ini, tentu masyarakat secara rasional akan percaya. Tak seperti memilih kucing dalam karung, itu pun jika kucing yang didapat, kalau justru anjing yang terpilih?

Terakhir, presiden juga harus memiliki etos negarawan. Perihal ini sudah harga mati, tak boleh ditawar-tawar lagi. Namun masih pada pendirian awal, ini bukan soal ideologi. Secara jelas dan tegas, perlu dicamkan bahwa ideologi bukan penentu seseorang negarawan atau tidak. Presiden negarawan adalah sosok yang mencintai negara tanpa syarat apapun. Ketika seorang yang memiliki pemikiran progresif kemudian dipaksa menelan doktrin Pancasila untuk menjadi negarawan, itu bukan cinta. Bahkan sangat pantas dikatakan bahwa yang seperti itu adalah belenggu, yang mendekonstruksi etre pour soi (mengada untuk dirinya sendiri) menjadi mauvaise foi (keyakinan yang buruk). Mengada untuk diri sendiri, ialah kehendak yang paling otentik tanpa paksaan eksistensi lain, namun justru mampu membawa manfaat bagi yang lain. Beda dengan keyakinan buruk, bahwa tindakan yang terpaksa lantaran kekangan eksternal adalah wajar, padahal sebenarnya tidak demikian. Kahlil Gibran berkata, “Saling mencintailah, namun jangan membuat belenggu cinta.” Maka presiden negarawan adalah ia yang mencintai negaranya, tanpa peduli ia Pancasilais, Islamis, atau bahkan Sosialis, karena tiada yang lebih penting daripada kesejahteraan rakyat.