HAFID TAMIMI(FEB UNS)

Gerakan reformasi lahir sebagai sebuah jawaban atas krisis yang melanda berbagai sendi kehidupan di Indonesia, yaitu krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial yang pada puncaknya melahirkan krisis kepercayaan. Dimotori oleh ribuan mahasiswa, gerakan reformasi memiliki agenda besar yaitu melakukan pergantian kepemimpinan nasional yang diharapkan memberikan arah baru dalam kehidupan bernegara. Gerakan reformasi 1998 ini kemudian memunculkan sebuah perubahan besar yang bermula dengan mundurnya rezim Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie.

Kehidupan politik dan sosial masyarakat mengalami perubahan mendasar. Kebebasan berpendapat semakin diperhatikan. Indonesia mengalami perubahan mendasar dari otoritarianisme menuju demokrasi. Reformasi 1998 menjadi titik awal bagi Bangsa Indonesia menuju gelombang besar arus demokratisasi. Sebuah gelombang demokratisasi, dalam pengertian yang diberikan oleh Huntington adalah sekelompok transisi dari rezim nondemokratis ke rezim demokratis, yang terjadi di dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya sangat signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis.[1]

Peralihan bangsa Indonesia menjadi demokrasi berkaitan erat dengan kondisi demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Harapan untuk memulai demokrasi yang didambakan akan senantiasa diiringi oleh fenomena-fenomena yang cenderung negatif. Kisruh dalam agenda demokrasi negara, yaitu Pemilihan Umum, menjadi perhatian besar bangsa Indonesia yang lambat laun akan mampu meluluhkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi. Cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan terancam sirna dengan adanya ketidaksiapan mental bangsa Indonesia menyambut era baru demokrasi.

 

Mendamba Sang Pahlawan Transisi

            Reformasi menjadi arena pembuktian bahwa tangan-tangan mereka mampu mewujudkan harapan. Tangan-tangan mereka adalah penyambung asa kehidupan rakyat Indonesia. Melihatnya bagaikan kilauan cahaya yang menerangi gelapnya malam. Kelamnya transisi Indonesia dalam mewujudkan dambaan demokrasi membutuhkan tangan-tangan itu. Mahasiswa, itulah sebutannya.

Kondisi transisi yang penuh permasalahan memerlukan solusi. Kunci-kunci penyelesaian harus diungkapkan. Namun keberadaan mahasiswa yang dahulu kuat, kini luluh di tengah modernisasi teknologi, hingga muncul generasi anti pemerintah atau politik. Rendahnya pemahaman politik serta seringnya terjadi kesalahpahaman dalam memaknai kata politik menjadikan bangsa ini menjadi bangsa  yang tidak cerdas secara politik dan sering menganggap bahwa politik itu bukan yang sehat apalagi bagi generasi muda yang terkenal dengan makhluk yang cenderung mempertahankan idealismesnya. Pemaknaan yang salah terhadap politik menjadikan orang-orang memiliki persepsi yang buruk terhadap politik itu sendiri.[2]

 

Mencari Kontribusi yang Berserakan

            Mahasiswa bukanlah pemerintah yang mampu membuat atau mengendalikan kebijakan. Kontribusi mahasiswa tidak bisa secara langsung mampu membawa arah gerak negara. Tetapi mahasiswa adalah generasi emas penerus perbaikan negara yang menjadi aset terbesar bangsa. Mahasiswa dipersiapkan untuk mengisi pos-pos utama pemimpin negara. Sekecil apapun kontribusi harus mulai diarahkan untuk kebaikan bangsa.

Paradigma pemikiran mahasiswa yang sempit hanya sekedar mencari pekerjaan, sedini mungkin harus segera beralih kepada suksesi kemajuan bangsa. Kecintaan dini dalam mendamba Indonesia yang sejahtera akan membawa mahasiswa mampu menjadi pemimpin negarawan masa depan. Sekecil apapun perbuatan, nantinya menjadi bekal menuju kemuliaan.



[1] Samuel Huntington. Gelombang Demokratisasi Ketiga(terjemahan), Jakarta: Grafiti, 2000: hal 13.

[2] Kampus.okezone.com (diakses 21 Februari 2014)