Indonesia memiliki keberagaman budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Budaya baik dalam bentuk rumah adat, upacara adat, suku, bahasa, pakaian tradisional, dan kuliner. Bentuk-bentuk kebudayaan yang ada tersebut merupakan identitas bahwa bangsa ini memang bangsa yang kaya akan sebuah nilai budaya yang lahir melalui proses panjang. Nilai luhur yang menjadi sebuah warisan bagi generasi satu ke generasi berikutnya. Nilai luhur yang menjadi semangat bangsa untuk saling menghargai perbedaan dan bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Salah satu nilai luhur tersebut adalah gotong royong yang ruh bagi bangsa ini untuk saling bahu membahu dalam membangun negeri. Bangsa ini memiliki nilai-nilai budaya yang akan selalu melekat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah gotong royong tadi. Akan tetapi ada suatu fenomena disini bagaimana ada suatu tindakan yang terus diulang-ulang dan menjadikan paradigma masyarakat luas menilai bahwa tindakan itu adalah budaya kita, bangsa Indonesia. Tindakan tersebut adalah korupsi, bagaimana sudah menjamurnya wabah penyakit yang bernama korupsi itu sedang melanda bangsa Indonesia. Apakah korupsi itu memang bagian dari beragam nilai budaya yang bangsa ini miliki? Jawabannya adalah tidak, korupsi bukanlah budaya kita karena korupsi merupakan suatu penyakit yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita melalui sifat-sifat serakah manusia yang tidak terkoreksi dan tidak terbendung oleh system negara ini.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

 

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan, dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Dari pengertian yang sudah dijabarkan diatas dapat dipahami bahwa tindak korupsi merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat baik dalam bentuk sekecil apapun. Wabah korupsi memang sudah menjamur dan menjangkit hampir seluruh tataran pemerintahan dan lapisan masyarakat. Hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa factor, beberapa contohnya adalah kecilnya upah kerja bagi pegawai negeri sipil baik ditingkat paling rendah hingga yang paling atas, kampanya politik yang menhabiskan banyak uang untuk mencapai kekuasaan, lemahnya system hukum Indonesia yang tidak tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi, kurikulum pendidikan masih belum mampu membentuk karakter anak bangsa, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya korupsi dan dampak-dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

Fokus utama disini menyoroti praktek tindak korupsi di tataran pemerintahan dimana banyak sekali pejabat public kita yang tersangkut oleh praktek tindak korupsi. Selain merugikan perekonomian negara, para tersangka tindak pidana korupsi tersebut juga semakin memiskinkan kehidupan sekitar 200.000.000 jiwa penduduk Indonesia. Pejabat public yang duduk di kursi kekuasaan itu berasal dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Jadinya seseorang menjadi seorang pejabat dewan perwakilan rakyat itu ditentukan melaui pemilihan umum yang dilakukan secara serentak oleh masyarkat Indonesia di seluruh daerah nusantara. Orang-orang yang dikirimkan oleh partai politik akan bersaing untuk memperebutkan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang timbul itu bagaimana seseorang yang sudah berada di kursi kepemimpinan tersebut malah melakukan penyelewengan dengan kebijakannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan tertentu. Disini tentu banyak sekali perebutan kepentingan oleh golongan-golongan tertentu dan partai politik. Pejabat dewan perwakilan rakyat sendiri menjadi sebuah alat/kendaraan mutlak yang harus dinaiki jika ingin membuat suatu kebijakan.

Banyak pejabat pemerintah yang korupsi dan diciduk KPK tetapi sangat lihai saat berada dimeja hijau. Praktek suap menyuap disini terus berlanjut hingga ke proses pengadilan akhir. Kita ketahui sendiri bahwasanya juga ada banyak hakim-hakim  yang menerima suap dari para koruptor. Hal tersebut memberikan dampak yang sistemik ke seluruh tataran hingga praktek-praktek tersebut mengelabui hukum-hukum negara. KPK sebagai badan hukum yang independen menjadi tombak utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari tahun ke tahun ada saja pejabat public yang notabennya adalah orang partai politik yang terciduk KPK karena kasus tindak pidana korupsi. Orang-orang yang dulunya berlomba-lomba untuk merebut hati rakyat justru malah menyalahgunaan kepercayaan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya tertentu. Politik merupakan sesuatu yang buruk dan identic dengan tindak pidana korupsi, itulah yang sekarang ini terbangun dalam paradigma masyarakat.

Adanya survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kondisi politik nasional saat ini. Survey yang dilakukan valid jika itu memang bersumber pada dokumen-dokumen negara yang berasal dari pihak penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Gambar di atas menunjukan grafik jumlah partai politik terlibat kasus korupsi yang diambil dari beberapa sumber. Dalam survey tersebut nampak bahwa Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) menempati posisi paling atas dengan 157 kasus tindak pidana korupsi kemudian disusul oleh Partai Golongan Karya (Golkar) di posisi kedua dengan 113 kasus, Partai Democrat dengan 47 kasus, dan seterusnya hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di posisi paling bawah dengan 4 kasus. Isu korupsi ini menjadi fakta yang dapat dijadikan opsi pertimbangan dalam memilih oleh para Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat 9 April 2014 nanti.

Seorang pemilih sudah selayaknya untuk menggali informasi mengenai calon-calon dan partai politik yang akan dipilihnya nanti. Perlunya suatu pengetahuan yang cukup guna menentukan pilihan yang bijak. Nasib Indonesia selama lima tahun kedepan ditentukan oleh peristiwa pemilu yang hanya berlangsung selama satu hari. Oleh karena itu sangat perlunya para pemilih untuk membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup untuk menetukan arah Indonesia kedepan akan dibawa kemana

Hasil survei LSI yang dirilis pada hari Minggu, 2 Februari 2014 di Jarkarta menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Golkar bersaing ketat. Elektabilitas kedua Parpol Orde Baru itu relatif jauh di atas Parpol lain. Partai Golkar mendapatkan 18,3 persen suara sementara PDIP mendapatkan 18,2 persen suara. Survei LSI juga menempatkan Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 8,7 persen. Posisi selanjutnya berturut-turut, Partai Demokrat 4,7 persen, Partai Hanura 4,0 persen, PKB 3,7 persen, PPP 3,6 persen, PAN 3,3 persen, PKS 2,2 persen, Nasdem 2,0 persen, PBB 0,7 persen dan PKPI 0,5 persen. Sementara persentase golput masih sangat tinggi yakni 30,1 persen. Survei tersebut dilakukan pada 6 Januari-16 Januari 2014. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,9 persen. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Disini terjadi fenomena yang cukup unik dimana adanya distorsi yang terjadi antara jumlah kasus korupsi yang melibatkan partai politik dengan persentase elektabilitas suatu partai politik. Hal itu bisa kita lihat ketika PDIP menduduki peringkat paling atas tetapi memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Begitu juga dialami oleh Partai Golkar yang terlibat kasus korupsi hamper menyamai PDIP malah mendapatkan elektabilitas paling tinggi. Kemudian partai-partai yang hanya sedikit terlibat oleh kasus tindak pidana korupsi memiliki elektabilitas yang relative rendah. Inilah suatu fenomena yang unik ketika suatu partai politik terlibat banyak kasus korupsi tetapi tetap memiliki elektabilitas yang tinggi. Hasil survey-survei seperti ini merupakan sebuah upaya suatu lembaga survey untuk melakukan prediksi melalui penelitian dan metode yang beragam. Hasil survey tersebut tidak memiliki kevalidan yang cukup untuk mentukan hasil PEMILU yang sifatnya masih baru akan diselenggarakan pada 9 April 2014 mendatang. Terdapat juga lembaga survey “bayaran” yang memang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu guna menaikan citra partai politik tertentu di mata masyarakat.

Adanya fenomena seperti ini membuat saya berpikir bahwasanya masyarakat kita belum pegitu paham dengan kondisi politik nasional saat ini. Kasus-kasus korupsi yang membelit hamper seluruh partai politik kurang dipahami masyarakat. Sehingga mau seperti apapun partai politik terseret suatu kasus tindak pidana korupsi akan tetapi tidak terekspose oleh media maka informasi tersebut tidak akan tersampaikan ke masyarakat. Media sekarang pun penuh akan titipan kepentingan diberbagai macam golongan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Media-media yang pemiliknya notabennya adalah petingggi partai politik sendiri akan menggunakan media miliknya untuk keuntungan golongannya. Adanya suatu perlakuan subyektif yang dilakukan oleh media baik local ataupun nasional dalam obeyek pemberitaannya. Tingkat elektabilitas partai itu juga tidak luput dari survey-survey yang dilakukan oleh beragam lembaga survey yang belum tentu kebenaran dan keobyektifannya. Perlu adanya pencerdasan politik yang dapat beragam sesuai dengan siapa obyek pencerdasan yang akan dilakukan. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami hakikat politik yang sesungguhnya dan apa-apa saja yang dapat ditimbulkan melalui proses politik tersebut. Sehingga perlu adanya pencerdasan politik yang menyeluruh untuk menciptakan budaya politik yang sehat untuk Indonesia yang lebih baik.